Lembaga Indo Barometer bekerja sama dengan Puslitbangdiklat RRI melakukan survei soal pengangguran dan kemiskinan imbas pandemi Corona yang salah satu hasilnya menunjukkan warga lebih puas terhadap penanganan pandemi oleh pemerintah provinsi ketimbang pemerintah pusat. Pemprov Sumatera Utara mengatakan bakal tetap bekerja maksimal.
Wagub Sumut Musa Rajekshah (Ijeck) mengatakan salah satu yang ingin dimaksimalkan oleh pihaknya adalah soal penyaluran bantuan. Dia mengatakan bantuan yang diberikan harus tepat sasaran.
"Kita tetap akan berusaha semaksimal mungkin untuk tepat sasaran bantuan itu langsung kepada yang layak menerimanya," kata Ijeck di Gedung DPRD Sumut, Medan, Selasa (26/5/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ijeck mengatakan pihaknya akan mempersiapkan langkah-langkah untuk menangani dampak ekonomi dari penyebaran virus Corona di Sumut. Dia mengatakan target utama penanganan masalah ekonomi akibat Corona adalah UMKM dan para pekerja yang dirumahkan.
"Kita kan harus persiapkan juga ini pasca-COVID. Ekonomi ini harus bangkit dan harus bisa bertahan. Terutama UMKM kita dan pekerja-pekerja yang saat ini dirumahkan dan hal-hal itulah yang mendorong kita untuk selalu diskusi komunikasi dengan kawan-kawan Dewan," ucapnya.
Sebelumnya, berdasarkan siaran pers yang diterima pada Selasa (26/5), survei Indo Barometer dan Puslitbangdiklat RRI tersebut dilakukan pada 12-18 Mei 2020 di 7 provinsi besar di Indonesia, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Metode survei ini adalah quota and purposive sampling dengan margin of error 4,90% pada tingkat kepercayaan 95%.
Survei ini menunjukkan mayoritas responden tidak puas akan penanganan Corona yang dilakukan oleh pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin sejak kasus pertama positif diumumkan pada 2 Maret lalu. Ada 53,8% yang merasa tidak puas (gabungan puas dan tidak puas sama sekali) dan 45,9% yang merasa puas (gabungan puas dan sangat puas).
Alasan yang membuat publik tidak puas atas penanganan virus Corona oleh Jokowi-Ma'ruf paling besar (17,3%) adalah karena kebijakan yang dianggap tidak konsisten. Sementara itu, alasan publik puas terhadap penanganan virus Corona oleh Jokowi-Ma'ruf paling besar (31,1%) adalah penanganan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dianggap sudah cukup baik.
Responden disebut lebih puas terhadap penanganan Corona oleh pemerintah provinsi. Dari hasil survei, diketahui ada 57,3% (gabungan puas dan sangat puas) yang merasa puas terhadap penanganan pemprov. Publik yang tidak puas ada 41,1% (gabungan tidak puas dan tidak puas sama sekali).
Alasan responden puas terhadap penanganan virus Corona oleh pemprov antara lain gubernur lebih tanggap dibanding pemerintah pusat (26,2%) hingga kerja nyata gubernur (7,1%) dan PSBB di daerah sudah berjalan baik. Lalu, alasan ketidakpuasan penanganan virus Corona oleh Pemprov terbanyak adalah distribusi bantuan lambat (20,8%).
(haf/haf)