.webp)
Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai melakukan persiapan dan menyusun skema new normal. Rencananya, penerapan new normal ini akan diberlakukan secara bertahap mulai bulan Juli 2020 seiring dengan habisnya bantuan sosial pandemi virus Corona (COVID-19) dari pemerintah.
Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menyampaikan persiapan dalam menerapkan new normal ini harus diperhitungkan dengan matang. Apalagi bulan Juli bansos kemungkinan sudah tidak turun sehingga setidaknya pada bulan Juli aktivitas ekonomi masyarakat sudah bisa berjalan. Hal itu menjadi salah satu alasan penerapan new normal.
"Bantuan sosial sampai Juni, maka harus kami perhitungkan dengan cermat bahwa ekonomi sudah mulai bergulir pada Juli karena bansos itu sampai Juni. Nah, bagaimana di Juli itu masyarakat sudah bisa beraktivitas secara ekonomis," kata Aji di kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (22/5/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aji menjelaskan, jika kondisi ini terus berkepanjangan dan tidak ada aktivitas ekonomi maka pemerintah dan masyarakat akan kesulitan. Dalam artian APBD dan APBN terbatas sedangkan masyarakat tidak bisa beraktivitas dan hanya mengandalkan bantuan pemerintah.
"Dana dari APBD maupun APBN terbatas, masyarakat juga ingin mengembangkan diri. Terima bantuan tetapi tidak bisa beraktivitas secara ekonomis tentu juga menyusahkan," bebernya.
"Tetapi sekali lagi walaupun ke depan kita berlakukan seperti itu (new normal), protokol kesehatan tetap menjadi nomor satu," lanjutnya.
Menko PMK Sebut Perbedaan Data Jadi Kendala Penyaluran Bansos:
Lebih lanjut, Aji menyampaikan persiapan untuk menuju new normal ini akan segera disiapkan. Setidaknya setelah lebaran, Pemda akan segera berkoordinasi.
"Para ahli epidemiologi dan dokter menyampaikan jika COVID-19 ini tidak akan hilang oleh karena itu mulai minggu depan sudah mulai kami lakukan persiapan," bebernya.
Penyusunan SOP new normal, kata Aji, akan disesuaikan dengan bidang-bidang tertentu. Misalnya untuk pariwisata diberlakukan kuota di setiap destinasi wisata. Nantinya kajian dari berbagai bidang itu akan menjadi dasar pembuatan SOP.
"Jadi misalnya suatu tempat dianalisis maksimal dikunjungi 100 orang maka pengunjung ke-101 baru bisa masuk setelah ada satu pengunjung yang keluar," jelasnya.
"Kehidupan di berbagai bidang itu harus menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun SOP. Gugus tugas kan ada bidang-bidangnya seperti bidang sosial, ekonomi dan seterusnya. Nah, nantinya yang di bidang itu akan menyusun protokol bagaimana new normal bisa dilaksanakan," kata dia menambahkan.
Aji menegaskan protokol kesehatan menjadi yang paling utama. Oleh karena itu, jika ada yang tidak patuh terhadap SOP pihaknya tidak segan memberikan sanksi.
"(Seperti) Mal pada saatnya buka tapi kalau berada di mal tidak pakai masker itu ada sanksinya. Nanti detailnya akan diteruskan oleh tim ekonomi," tutupnya.
