.webp)
Guru besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi menilai ketidakdisiplinan masyarakat selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dikarenakan ketidaktegasan pemerintah dalam menetapkan penegakan hukum. Muradi menuturkan ketidaktegasan ini karena tidak adanya kewenangan bagi aparat polisi dan TNI dalam menjalankan tugasnya. Salah satu contohnya pelanggar larangan mudik hanya diminta pulang kembali oleh aparat.
"Instrumen hukum PSBB kurang kuat karena hanya berdasarkan Undang-Undang Karantina Wilayah dan Penanggulangan Bencana. Jadi tidak ada efek jera," ucap Muradi dalam rilis yang diterima, Jumat (22/5/2020).
Muradi menuturkan apabila ketidaktegasan dalam PSBB ini berlanjut akan terjadi eskalasi ancaman keamanan pada parameter lain, salah satunya penyebaran virus COVID-19. Apalagi saat ini memasuki arus mudik lebaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekarang saja COVID-19 sudah ada di 34 provinsi," katanya.
Eskalasi ancaman keamanan bisa terjadi karena buruknya koordinasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini terlihat dari pembagian bantuan sosial dari setiap instansi yang terkesan berjalan sendiri-sendiri. Bila dibiarkan, sambung Muradi, akan mengancam ketersediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat selama PSBB.
"Ketersediaan kebutuhan dasar ini salah satu parameter ancaman keamanan selama pandemi COVID-19," ujar Muradi.
Muradi juga berbicara soal wacana pelonggaran PSBB. Menurutnya, hal itu tidak tepat dan akan menambah jumlah kasus baru di Indonesia.
"Jadi belum tepat kalau ada wacana (PSBB) dilonggarkan. Ukurannya apa? Parameternya apa," ucapnya.
Ia mengatakan dalam masalah keamanan, perlu ada instrumen hukum dalam PSBB. Agar peran aparat bisa lebih maksimal dalam menggunakan unsur pidana.
"Jadi mereka yang ngeyel (tidak mematuhi protokol kesehatan) selama PSBB bisa segera ditangani. Ini penting agar memberi efek jera," kata Muradi.
