.webp)
Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendapatkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) sebagai badan hukum partai politik, sehingga Partai Gelora Indonesia sah secara hukum menjadi partai politik di Indonesia.
"Alhamdulillah, di tengah suasana 10 hari terakhir bulan Ramadhan ini. Kami mendapatkan kabar dari Pak Menteri Yasonna H Laoly bahwa SK Menkum HAM untuk Partai Gelora sudah ditandatangani. Insyaallah, setelah Lebaran, akan dilakukan seremoni penyerahan SK dari Menkum HAM kepada Ketua Umum Partai Gelora Indonesia M Anis Matta. Mohon doanya," Sekjen Partai Gelora Indonesia Mahfudz Siddiq dalam keterangan persnya, Rabu (20/5/2020).
Partai Gelora mendaftarkan diri ke Kemenkum HAM pada 31 Maret 2020. Selain kepengurusan pusat juga didaftarkan kepengurusan 34 DPW, 484 DPD, dan 4394 DPC.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lalu, SK pengesahan Partai Gelora Indonesia keluar pada Selasa (19/5) dengan nomor M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2020. SK tersebut ditandatangani oleh Menkum HAM Yasonna H Laoly.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia M Anis Matta menyambut gembira dan bersyukur atas telah ditandatanganinya SK Menkum HAM untuk partainya tersebut.
"Partai ini lahir di tengah krisis. SK-nya ditandatangani menjelang malam-malam Lailatulqadar. Tugas besar kami membangun gelombang solidaritas rakyat untuk mampu keluar dari krisis, dan selanjutnya membawa Indonesia menjadi salah satu kekuatan utama dunia," kata Anis.
Tonton juga 'Blak-blakan Anis Matta: Gelora Bukan PKS Perjuangan':
