.webp)
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, meminta skenario pelonggaran kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus melalui pertimbangan yang matang. Salah satunya yakni harus sudah melewati puncak penyebaran pandemi COVID-19 di tanah air.
"Saya melihat di sejumlah pemberitaan, banyak pihak sudah merencanakan tata kehidupan baru yang mengarah pada pelonggaran kebijakan setelah Lebaran, di tengah masih bertambahnya kasus positif COVID-19," ujar Lestari dalam keterangannya, Senin (18/5/2020).
Padahal, jelas Rerie sapaan akrab Lestari, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO mensyaratkan negara yang bersiap melonggarkan kebijakan harus terlebih dulu mampu mengendalikan wabah berdasarkan data epidemiologi yang terukur. Persyaratan lain dari WHO ialah negara itu harus bisa mengidentifikasi pusat penularan dan klusternya, lalu mengisolasi kontak berisiko.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya pertambahan jumlah positif COVID-19 di Indonesia masih fluktuatif. Bahkan berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, pada 13 Mei lalu, terjadi pertambahan tertinggi jumlah positif COVID-19 yakni 689 kasus."Pertanyaanya apakah negara kita sudah memenuhi persyaratan itu semua, di kala kasus positif COVID-19 terus bertambah?" tanyanya.
Kemudian pada rentang waktu 14-17 Mei 2020 pertambahannya fluktuatif antara 400 hingga 560 kasus positif COVID-19 per hari.
Karena itu, Rerie mempertanyakan adanya wacana pelonggaran kebijakan akhir-akhir ini. Seperti rencana pelajar mulai masuk sekolah pada Juli 2020, kemudian pekerja di bawah usia 45 tahun bisa beraktivitas kembali, bahkan pusat perbelanjaan direncanakan mulai buka pada awal Juni 2020.
"Kenyataan di lapangan memperlihatkan seolah sebaran virus sudah bisa dikendalikan. Jelang Lebaran area publik dan sejumlah pasar kembali dipenuhi pembeli tanpa disiplin menjaga jarak dan bermasker," ujarnya.
Lantaran itu Rerie mengingatkan, sebelum memasuki tahap pelonggaran dan merencanakan standar kehidupan normal yang baru, jauh lebih penting saat ini pemerintah meningkatkan kemampuan melakukan test COVID-19 per hari dan mendisiplinkan masyarakat agar mematuhi kebijakan social distancing.
Menurutnya kemampuan test COVID-19 yang 4.000 hingga 5.000 sampel per hari belum cukup untuk menggambarkan kondisi sebaran COVID-19 di tanah air yang sebenarnya.
Ia pun kemudian merujuk ke Vietnam. Menurut Rerie, Indonesia perlu melihat cara Vietnam mengatasi COVID-19. Ketegasan dan kecepatan pemerintah Vietnam dalam menghadapi wabah COVID-19 merupakan langkah yang patut dicontoh sehingga potensi penyebaran COVID-19 bisa dikontrol sejak dini.
"Negara berpenduduk 97 juta jiwa itu mencatatkan 300 kasus positif COVID-19 dan nol kematian, meski negara itu berbatasan langsung dengan Tiongkok," pungkasnya.
Tonton video Jokowi Tegaskan Belum Ada Pelonggaran PSBB:
(ega/ega)
