.webp)
Salah satu unsur terpenting dalam membangun perekonomian nasional, selain dari membangun kekuatan produksi adalah juga seharusnya membangun kekuatan distribusi.
Namun anehnya, dua kekuatan yang harusnya dibangun siang malam oleh pejabat pemerintah itu malah cenderung "dimatikan." Bagaimana tidak mati? Kekuatan produksi dihancurkan lewat impor barang industri, bahkan kekuatan produksi pertanian pun dihancurkan lewat impor komoditas pertanian. Sialnya lagi, di sektor distribusi berbasis tenaga rakyat pun turut dibonsai. Padahal ada lebih dari 10 ribu pasar dengan sekitar 12 juta pedagang pasar di Indonesia. Karena tidak diurus secara serius, tidak sedikit pasar-pasar pun tergerus oleh usaha retail modern.
Kita tahu bahwa retail modern itu memiliki akses kepada pabrikan-pabrikan karena bermodal besar sehingga bisa mendapat harga-harga khusus dari pabrikan. Sementara pasar-pasar tradisional baru bisa mendapat barang katakanlah komoditas gula setelah melewati 4 atau 5 rantai distribusi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ya jelas, pastilah mereka tidak bisa bersaing harga dengan peretail modern. Akhirnya perlahan pasar-pasar itu pun gulung tikar dan menimbulkan kemiskinan baru. Dengan melihat fenomena itu, maka omong kosong lah dengan yang katanya ingin menjalankan ajaran Trisakti Bung Karno dalam bidang ekonomi yang harus bisa berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari.
Dengan kata lain, rakyat ini seperti tidak memiliki negara, melainkan membiarkan berlakunya homo homini lupus yaitu manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Yang kuat dan kaya tambah kuat dan kaya sementara yang lemah dan miskin semakin lemah dan miskin, termasuk pedagang pasar yang lebih dari 12 juta orang itu.
Yang disayangkan, saat kekuatan rakyat dalam distribusi itu sebenarnya sudah memberdayakan dirinya dengan mendirikan Koperasi atau juga organisasi yaitu Koperasi Pasar dan Asosiasi Pedagang Pasar, namun faktanya pemerintah seperti "alergi" untuk memberdayakan mereka semua, tapi sebaliknya menganakemaskan kekuatan retail modern.
Harusnya, dalam menghadapi wabah COVID-19 ini justru para pedagang pasarlah yang mendapat perhatian dan pemberdayaan, karena seperti kita tahu dalam wabah kali ini yang paling banyak terpukul justru sektor usaha kecil dan memengah.
Saya berharap pemerintah segera insyaf dan mencari jalan keluar dengan mengelontorkan permodalan kepada usaha kecil, menengah, dan koperasi. Berikan juga kepada induk-induk koperasi agar bisa mendapat akses komoditas kepada pabrikan.
Jadi persoalannya bukan mampu atau tidak mampu tapi mau atau tidak mau. Kalau pemerintah tidak mau, maka kita akan perlahan menyaksikan rakyat pedagang pasar semakin miskin dan produsen dalam negeri terus berguguran. Sementara itu para pemuja rente akan semakin kaya raya dengan margin keuntungan yang besar. Bila ini terus dibiarkan maka inilah sejatinya yang disebut pengkhianatan terhadap rakyatnya sendiri.
Ferry Juliantono, Ketua Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas) dan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (Appsi), Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)
(mul/ega)
