.webp)
Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani mulai menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Penyaluran bantuan periode April 2020 tersebut berlangsung di 4 desa yaitu Desa Lantang tallang sebanyak 131 KK, Desa Baloli sebanyak 89 KK, Desa Sepakat sebanyak 228 KK dan Desa Tulung sari sebanyak 149 KK.
"Target kita bulan Mei ini dari 166 desa BLT dana desa sudah bisa semua tersalurkan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5/2020).
Kemudian khusus untuk dana desa lanjutnya, persyaratan sudah jelas bahwa harus melalui musyawarah desa khusus, melibatkan semua unsur yang tergabung dalam relawan desa COVID-19.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harusnya tidak ada lagi yang tidak tercover yang tidak memenuhi syarat menerima bantuan ini," jelasnya
Sementara itu, Kepala dinas PMD Misbah melaporkan bahwa penerima BLT Dana Desa telah melalui musyawarah khusus dan dianggap paling akurat untuk menerima bantuan. Pihaknya berharap tidak ada lagi tersisa dari masyarakat yang berhak menerima bantuan.
"Kalau untuk alokasi anggaran COVID-19 bisa dilihat sudah ada posko pengamanan di desa-desa semoga ini menjadi contoh di desa-desa yang lain," ujarnya.
Diketahui, dana desa tersebut tidak hanya untuk keluarga yang belum sejahtera karena keluarga yang belum sejahtera sudah di cover bantuan PKH, jadi bantuan langsung tunai ini untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 yang belum menerima bantuan dan telah memenuhi syarat.
Dari 14 kriteria menjadi 5 kriteria penerima BLT dana desa yaitu:
1. Keluarga yang tidak mampu yang berdomisili di desa tersebut
2. Tidak termasuk penerima PKH bantuan sosial pangan
3. Kehilangan mata pencaharian
4. Mempunyai anggota keluarga Menderita penyakit kronis menahun
5. Belum terdata sama sekali.
"Saya yakin dan percaya tidak ada penerima bantuan langsung tunai yang dobel kalau ada saya minta dengan senang hati melaporkan diri bahwa sudah mendapat bantuan yang lain, kejujuran menjadi sangat penting dan kalau ada warga yang pantas untuk menerima bantuan namun terlewatkan tolong segera dilaporkan, langsung melapor ke pemerintah desa atau langsung ke pemerintah daerah nanti langsung di intervensi," pungkasnya
(ega/ega)
