.webp)
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah mulai meneliti data penerima bantuan langsung tunai (BLT). BLT tersebut dicairkan melalui Dana Desa.
Kepala Dinsos PPKB Rembang Sri Wahyuni mengakui menemukan adanya nama ketua RT yang terbilang mampu hingga keluarga perangkat desa masuk dalam daftar penerima bantuan.
"Kami ada mendapati, Ketua RT yang padahal sudah mampu, istrinya perangkat desa, atau keluarganya. Banyak ditemukan. Sehingga kami langsung minta untuk mencoret," kata Sri saat ditemui detikcom di kantornya, Rabu (13/5/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yuni mengakui, data penerima bantuan dibuat oleh pihak desa masing-masing melalui musdesus. Namun, guna menghindari polemik, data tersebut kemudian dilaporkan terlebih dahulu kepada Pemkab sebelum dicairkan.
"Beberapa desa sudah mulai melakukan musyawarah desa khusus ya. Dan makanya kami ada mendapati nama-nama yang seharusnya bukan menjadi warga prioritas penerima bantuan tapi masuk. Mereka (desa) melaporkan kepada Dinpermades kemudian diteruskan ke kami, untuk kami cocokkan datanya," jelasnya.
Saat ini untuk wilayah Kabupaten Rembang sedang berlangsung pencairan bantuan sosial tunai (BST) dan bantuan sosial pangan (BSP). Jika kedua program bantuan tersebut sudah selesai terdistribusikan, nantinya BLT DD baru akan dicairkan.
"Jadi penerima BST yang kita usulkan ada sebanyak 36.800 KK, dan BSP ada sebanyak 61 ribu ditambah perluasan sebanyak 18.800 KK. Dari warga yang tidak mendapatkan bantuan dari keduanya ini, nanti akan diusulkan untuk menerima bantuan dari BLT DD," ujarnya.
"Kalau di BLT DD tidak menerima, masih bisa melalui BLT Kabupaten dan ada lagi BLT Provinsi, sehingga semuanya warga kurang mampu, insyaallah dapat," sambungnya.
