Pemkab Sumedang: Keakuratan Data Bansos Non DTKS 92 Persen

Jakarta - Pemerintah Kabupaten Sumedang menyampaikan data non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di wilayahnya memiliki akurasi tinggi. Sehingga, termasuk salah satu yang mendapat perhatian dari Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

Sekretaris Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman menyebutkan bahwa tadi siang Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir mengikuti rapat video conference yang diinisiasi KPK Koordinator Daerah Wilayah V dalam rangka melakukan koordinasi dan monitoring bansos COVID-19.

"KPK mengapresiasi Pemda Sumedang yang telah melakukan pendataan non DTKS termasuk termasuk penyalurannya dengan baik. Alhamdulillah lancar terbukti dari data aplikasi Sapawarga tingkat keakuratannya mencapai 92 persen lebih," kata Herman, saat dihubungi detik.com, Senin (11/5/2020).

Menurut Herman, 92 persen ini pihaknya dapat memberikan bantuan dengan tepat sasaran sehingga dapat diterima oleh masyarakat yang berhak menerimanya yaitu masyarakat non DTKS sebanyak 270 Desa dan 7 kelurahan di 26 kecamatan se-Sumedang.

Baca juga: Warga Mulai Patuh, Pelanggar PSBB di Sumedang Menurun

Pasalnya ada tiga kriteria penerima BLT dana desa yang ditetapkan Pemkab Sumedang, yakni mereka yang kehilangan mata pencaharian tetap, tidak mempunyai cukup tabungan untuk bisa hidup sehari-hari, dan tidak menerima bantuan jaring pengaman sosial lainnya, seperti PKH dan bansos.

Bahkan katanya Sumedang ini sudah melakukan pendataan non DTKS secara manual dan juga secara digital. Sehingga pada saat digital ini digulirkan melalui aplikasi Sapawarga, Sumedang bisa cepat menyelesaikannya karena sebelum diproses secara digital pihaknya sudah bisa melakukan proses verifikasi validasi secara manual hingga ke Desa bahkan sampai ke tingkat RW.

"Sampai dengan melibatkan para RW secara manual jadi kita sudah punya pegangan sehingga pada saat ada permintaan data non DTKS melalui sapawarga dari provinsi alhamdulillah kita lebih cepat karena si RW juga terlatih dan juga dia sudah punya data awal sehingga tinggal mematangkangkan prosesnya hingga dapat menyelesaikan selama 4 hari," ucap Herman.

Selain itu juga, kata Herman, Kabupaten Sumedang merupakan Kabupaten di Jawa Barat yang dapat menyelesaikan pendataan non DTKS secara cepat dan tepat sasaran dalam kurun waktu 4 hari.

"Alhamdulillah apa yang kami lakukan di Sumedang ini diapresiasi oleh KPK, karena Sumedang satu-satunya dari 28 kabupaten kota yang bisa menyelesaikan Sapawarga. Sehingga Sumedang bisa tuntas dengan singkat dan akurat secara optimal," katanya. (aik/aik)