.webp)
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan mundurnya Hanafi Rais dari anggota DPR RI dan pengurus PAN bukan karena baper. DPW menyebut mundurnya Hanafi karena sikap PAN di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan di luar batas toleransi.
Ketua DPW PAN DIY, Nazaruddin mengatakan, bahwa Hanafi Rais menilai langkah PAN saat ini terkesan tidak adil bahkan mengkhianati aspirasi dari konstituen. Selain itu, sikap dan posisi PAN sekarang ini akan membuat PAN semakin dijauhi pendukungnya.
"Sehingga beliau (Hanafi Rais) memutuskan untuk mengambil langkah itu (mengundurkan diri). Jadi dari gambaran argumentasi itu tidak benar kalau kemudian ada yang omong beliau itu baper kongres," ucapnya kepada detikcom, Rabu (6/5/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena ini sudah tidak ada hubungannya dengan kongres, beliau kan sudah membuktikan bahwa beliau bersedia menjadi (bagian dari) kepengurusan dari hasil kongres, itu kan nggak baper, karena sudah jadi bagian DPP dari hasil kongres," lanjut Nazaruddin.
Nazaruddin melanjutkan, Hanafi Rais menilai sikap dan posisi PAN saat ini di luar batas toleransi karena PAN mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan. Padahal, kata Nazaruddin, Perppu tersebut banyak ditentang elemen masyarakat.
"Jadi saya sudah berhasil komunikasi dengan beliau (Hanafi Rais), dan benar bahwa beliau mengundurkan diri. Kenapa beliau menempuh langkah seperti itu (mengundurkan diri)? Karena beliau merasa bahwa posisi dan sikap yang diambil oleh PAN sekarang ini di luar batas toleransi," ujarnya.
Nazaruddin menceritakan, bahwa saat memberi sambutan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PAN tahun 2020 kemarin, Selasa (5/5/2020), Ketua Umum Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan jika Perppu No 1 tahun 2020 tadi malam sudah diterima DPR, termasuk PAN. Nazaruddin mengatakan, alasan PAN menerima Perppu merupakan hasil komunikasi dengan berbagai pihak pemerintah tidak akan sanggup menangani berbagai persoalan akibat pandemi COVID-19 dengan cara-cara yang biasa.
Di sisi lain, lanjut Nazaruddin, Zulhas menyebut sampai sekarang belum ada Kementerian yang berani bertindak mengambil langkah-langkah penanggulangan pandemi sebelum Perppu disetujui DPR, di samping uangnya memang belum ada.
Intinya PAN mendukung Perppu karena sangat dibutuhkan untuk menangani dampak pandemi. Dengan catatan yang menyangkut ketentuan konstitusi tentang hak budget ada di dewan akan diperbaiki di dalam perubahan APBN.
"Tapi kemudian DPP mengambil langkah yang justru sebaliknya, monumennya saat mendukung Perppu 1 tahun 2020 yang ditentang oleh banyak elemen masyarakat. Nah, itu bagi beliau dianggap sudah di luar batas toleransi yang beliau bisa terima. Jadi konteksnya kurang lebih seperti itu," ucap Nazaruddin.
Simak video Gelar Rakernas Secara Virtual, PAN Raih Rekor Muri:
Karena itu, dia menyebut pernyataan dan logika yang disampaikan Zulhas tersebut tentu akan dinilai kader, simpatisan, dan publik sebagai pernyataan yang naif. Mengingat yang dilakukan Pemerintah sudah sangat jauh dengan menabrak berbagai aturan, seperti halnya alokasi anggaran Rp 5,6 triliun untuk program Pra Kerja misalnya sangat kontroversial dan dinilai publik sebagai skandal terbesar di era pandemi yang dilakukan pemerintah.
Sebelumnya, adik kandung Hanafi, Mumtaz Rais, berbicara soal kemungkinan alasan Hanafi Rais mundur serta soal 'baper politik'. Secara terang-terangan Mumtaz menyoroti sikap politik sang kakak yang dinilai terlalu bawa perasaan alias baper. Sikap baper Hanafi, menurut Mumtaz, tak akan menularinya.
"Saya juga ingin menggarisbawahi, bahwa sikap 'baper politik' yang dipertontonkan oleh Hanafi Rais serta adik-adiknya yakni Hanum Rais dan Tasniem Rais, tidak akan berpengaruh sama sekali kepada saya Mumtaz Rais, sebab memang jalan yang diambil sudah berbeda sejak insiden Pandean, yakni kejadian pengusiran serta penganiayaan kepada saya pada Februari 2020 (disebabkan karena perbedaan pilihan politik di Kongres PAN)," kata Mumtaz kepada wartawan, Selasa (5/5).
"Saya memang masih cukup muda dalam berpolitik, namun saya paham tata krama. Saya tidak menganut mental mutungan, cengeng, dan melodramatik dalam berjuang untuk kebaikan. Kami optimis, 'mati satu tumbuh seribu'. Insyaallah, ke depan akan lebih banyak bermunculan kader PAN yang lebih gahar dan potensial," imbuhnya.
