.webp)
Takmir Masjid Al-Mubarok, Vuad W Nugroho, telah memberikan klarifikasi terkait surat rencana pembongkaran sebuah masjid di Banyumas, Jawa Tengah, karena seruan ibadah di rumah. Sekjen Dewan Masjid Indonesia (DMI) Pusat Imam Addaruqutni mengatakan takmir merupakan amanat sehingga harus dijalankan dengan benar, terlebih di masa pandemi Corona.
"Takmir itu kan sebenarnya amanat untuk seseorang melaksanakan tugas-tugas bagaimana melayani masjid. Dalam masa COVID ini banyak krisis. Maka jangan masjid dijadikan sebagai sumber krisis. Kita harus inspiratif untuk penguatan masyarakat," kata Imam ketika dihubungi, Jumat (1/5/2020).
Imam bahkan menyarankan takmir masjid yang mengeluarkan surat ancaman pembongkaran masjid tersebut bisa diganti.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pengurus takmir yang begitu itu bisa disarankan diganti karena itu menyalahi dari prinsip penyelamatan," ujar Imam.
Imam juga meminta masyarakat bisa menahan diri untuk sementara tidak beribadah di masjid. Adanya imbauan pelarangan itu, sebut dia, justru membuat masyarakat terhindar dari penularan COVID-19.
"Umat Islam nggak boleh bersifat konyol dong. Apa yang kita maksudkan anjuran sampai dilarang itu sebelumnya untuk menghindarkan dan menyelamatkan orang dari malapetaka," jelas Imam.
Munculnya surat rencana pembongkaran masjid itu, sebut Imam, bisa jadi karena ada rasa frustrasi. Terlebih masyarakat sedang menghadapi masa pandemi Corona.
"Jadi ini saya kira memang alam pikiran orang di kita itu macam-macam. Ada yang gampang frustrasi, itu ada aspek lain yang bikin orang lain marah, bukan larangan itu kayaknya. Misalnya ada kesulitan-kesulitan lain. Itu harus dicegah yang seperti itu," kata Imam.
Diberitakan sebelumnya, takmir Masjid Al-Mubarok, Vuad W Nugroho, telah memberikan klarifikasi. Momen tersebut direkam dan videonya beredar di aplikasi percakapan. Camat Wangon, Rojingun, mengungkap video itu diambil dalam suasana musyawarah dengan sejumlah pihak di kantor Kecamatan Wangon, Banyumas.
"Menyatakan dengan sebenarnya bahwa surat yang saya buat hanya merupakan bentuk ekspresi menyampaikan aspirasi kebijakan pemerintahan yang ada," kata Vuad.
(zak/zak)
