"Yang pertama Gugus Tugas harus menjaga akurasi data, data harus dibuka semuanya dan dibuktikan data itu valid dan akurat. Sehingga pemerintah dan masyarakat bisa merespons dengan baik tak hanya aspek kesehatan tapi juga ekonomi, sosial, hukum dan keamanan, bahkan kemungkinan dampak politik," kata anggota DPR dari FPKB, Marwan Jafar kepada wartawan, Jumat (1/5/2020).
Yang kedua, Marwan meminta Gugus Tugas memastikan reagen untuk tes Covid-19 tersedia. Karena tes massal harus dilakukan untuk mendeteksi persebaran corona di tengah masyarakat.
"Gugus Tugas harus memastikan reagen yang cukup untuk melakukan tes-tes. Dulu saya ingat kenapa tidak lock down tapi PSBB karena mau dilakukan tes massal jadi kebutuhannya harus siap," kata Marwan.
Berikutnya, ia menyarankan segera dibuat protokol kesehatan khusus untuk isolasi mandiri. Karena isolasi mandiri jadi salah satu kunci untuk meredam persebaran corona.
"Perlu ada protokol kesehatan untuk isolasi mandiri. Ini penting karena di luar banyak OTG yang bisa jadi karier," kata Marwan.
Ia lantas meminta BUMN di bidang farmasi diberi tugas pengadaan APD. Harus dipastikan ketersediaan APD aman sampai Juni bahkan sampai akhir tahun.
"Jadi harus ada roadmap pengadannya sesuai dengan forecast, dengan perencanaan dan analisis berdasarkan data yang akurat," katanya.
"Perlu juga ini tugas BUMN yang berutugas mengimpor APD. Justru kalau saya impor harus mulai dikurangi dan memperkuat produksi dalam negeri. Misalnya kerjasama dengan perguruan tinggi membuat ventilator. Membuat APD dengan industri tekstil, jadi menghidupkan UMKM yang sedang collaps ini," imbuh anggota Komisi VI DPR RI ini.
Yang terakhir, Marwan mengingatkan pentingnya BUMN dan kementerian di sektor perdagangan untuk memastikan ketersediaan pangan. "BUMN dan kementerian di pengadaan pangan harus punya roadmap, forcasting, analisis dan perencanaan yang jelas terkait stok pangan sampai Juni bagaimana, sampai akhir tahun bagaimana," katanya.
"Kalau tidak dilakukan lima hal itu bisa menimbulkan masalah yang berdampak ke sektor kesehatan, ekonomi, sosial, hukum dan keamanan dan politik," pungkasnya. (van/fjp)