.webp)
Gotong royong, salah satu identitas budaya bangsa Indonesia, telah membuktikan sebagai modal sosial dalam menghadapi pandemi virus corona. Solidaritas warga seringkali muncul di saat pemerintah dianggap tidak cukup mampu menanganinya.
Setiap mengantar-jemput istrinya, Herlambang Wiratraman mencoba menjadi pendengar yang baik.
Istri Herlambang, dr Movita Hidayati, adalah koordinator penanganan COVID-19 di RS Paru Jember, Jawa Timur, yang juga rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di tempat kerja istrinya, persedian alat perlindungan diri (APD) semakin berkurang, Herlambang pun mencoba menawarkan bantuan.
Istrinya sebenarnya sudah terpikir membuka jalur donasi sebagai solusi keterbatasan APD di rumah sakit tempatnya bekerja, tapi ia masih ragu.
"Saat saya mengatakan kesediaan membantu mencarikan donasi, istri saya minta saya menunggu dulu karena ia khawatir menyalahi prosedur," tutur Herlambang kepada Hellena Souisa dari ABC News.
Herlambang Wiratraman dan istri, dr Movita Hidayati, Sp.P. Herlambang memutuskan membantu istrinya mengupayakan donasi APD. (Supplied: Bhima Yudhistira)
"Sebelum COVID-19, rasio belanja sosial terhadap GDP Indonesia hanya 2,1%, terburuk di Asia. Itu artinya, tanpa COVID-19 saja secara fiskal jaring pengaman sosial kita tidak siap," kata Bhima kepada Hellena Souisa dari ABC.
"Menurut saya, munculnya berbagai solidaritas masyarakat itu karena mereka sadar kalau menunggu dari [bantuan] pemerintah terlalu lama dan sulit diharapkan," tambahnya.
Selain itu, menurut Bhima, masih banyak warga yang khawatir bantuan yang diterimanya akan dikorupsi.
Bhima berharap, dengan kapasitas yang terbatas, pemerintah bisa mengalokasikan anggaran berdasarkan skala prioritas.
Selain realokasi anggaran ibukota baru, misalnya, ia juga pernah mengusulkan presiden untuk menimbang ulang keberadaan lembaga-lembaga negara yang tidak produktif dan tidak bermanfaat, seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
"Buat apa menggaji pembinanya ratusan juta rupiah per bulan, menghabiskan Rp208 miliar per tahun untuk BPIP?"
"Sekarang kita perlu Pancasila di perut orang miskin dan di perut orang yang di-PHK," pungkasnya
Ikuti perkembangan terkini soal pandemi virus corona di dunia lewat situs ABC Indonesia
(ita/ita)
