.webp)
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut 5.059 orang di DIY telah menjalani Rapid Diagnostic Test (RDT). Hasilnya, sebagian besar negatif.
Anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 DIY Bidang Kominfo, Ditya Nanaryo Aji mengatakan, dari total 20.400 RDT yang telah dikirim ke DIY, sebanyak 15.900 RDT telah didistribusikan ke seluruh rumah sakit rujukan COVID-19 di DIY.
Selain itu, Dinas Kesehatan juga telah mendistribusikan RDT ke Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit DIY (BBTKLPP), Kantor Kesehatan Pelabuhan DIY, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD DIY) dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-DIY.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari jumlah yang telah didistribusikan, terdapat 5.049 yang hasilnya sudah dapat diketahui, dengan rincian 4.874 negatif, 99 positif dan terjadi error pada 78 alat RDT," ujarnya saat jumpa pers di Kantor BPBD DIY, Jalan Kenari, Kota Yogyakarta, Senin (27/4/2020).
Ditya melanjutkan, untuk pasien dengan hasil tes negatif, harus tetap melakukan physical distancing, tetap berada di rumah dan menjalani tes RDT ulang 7-10 hari kemudian. Sebaliknya bila hasil tes positif, namun tidak ada suara serak, demam, batuk, dan sesak, pasien bersangkutan harus tetap di rumah dan melakukan isolasi mandiri.
"Sebaliknya bila muncul gejala demam, batuk, serak, dan sesak napas, yang bersangkutan diarahkan untuk melakukan pemeriksaan melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)," katanya.
Dia menambahkan, saat melakukan isolasi mandiri, pasien diharapkan menjalankan protokol isolasi mandiri dan melakukan konsultasi dengan layanan digital health melalui ponsel. Layanan digital health yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan RI adalah SehatPedia, Halodoc, Alodokter, KlikDokter, doktersehat, ProSehat, Sehat, Docquit, dan Good Doctor.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DIY, Pembajun Setayningastutie, menyebut pihaknya akan terus mendorong tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota untuk menggunakan RDT. Hal itu karena jumlah RDT masih banyak.
"Kami akan terus dorong teman-teman dari kabupaten/kota untuk memanfaatkan RDT, terutama untuk mereka yang kurang mampu, termasuk pekerja migran, dan sebagainya. Karena selama ini, RDT dipersepsikan hanya untuk pelacakan kasus," katanya melalui keterangan tertulis.
Lebih lanjut, sejatinya RDT bukan tentang status, melainkan bagaimana intervensi dapat dilakukan terhadap kelompok yang terdeteksi sehingga karantina wilayah dapat diperkuat.
"Kita bisa melihat seberapa besar transmisi itu sudah menyebar. Nantinya bisa kita petakan apakah itu kasus baru ataukah kasus impor. Ini sebenarnya juga bisa dijadikan panduan sekaligus referensi pengambilan kebijakan bagi aparat di tingkat Kecamatan," katanya.
Meski demikian, proses penggunaan RDT ini memerlukan keterlibatan tenaga medis dikarenakan membutuhkan sampel darah dari pembuluh vena.
"Kalau petugas di puskesmas kurang memadai jumlahnya, nantinya dapat diusahakan untuk meminta bantuan dari relawan yang memiliki latar belakang medis, dari Palang Merah Indonesia (PMI) atau institusi terkait," ucap Pembajun.
