.webp)
Penyaluran bansos di tengah pandemi Corona menuai kritik karena dianggap prosedurnya menyulitkan dan berbelit. Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengatakan mekanisme data penerima diserahkan ke pihak Pemerintah Daerah.
"Kami ingin sampaikan sebelum kami luncurkan Bansos nasional kami sudah lakukan video conference-video conference, tidak sekali, dengan seluruh Kabupaten/Kota, Provinsi dan ditindaklanjuti dengan surat-surat mengenai bagaimana mekanismenya. Data penerima bansos kami berikan keleluasaan kepada seluruh Pemda tidak harus mengambil semua dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," kata Juliari dalam video conference seusai rapat terbatas, yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Kabinet (Setkab), Senin (27/4/2020).
Juliari menekankan Pemda dibolehkan memberikan nama-nama penerima bansos yang tidak ada dalam DTKS. Juliari mengatakan, Pemerintah Pusat tidak mengunci penyaluran bansos hanya dari DTKS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena daerah paling memahami untuk daerahnya," ujarnya.
Juliari mengatakan, bansos reguler Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako berjalan lancar, Penyaluran bansos sudah dilakukan selama sepekan.
Kemudian untuk bansos 1,2 juta keluarga di Jakarta juga sudah tahap pertama dan akan dilanjutkan tahap kedua. Wilayah Bodetabek akan dimulai 1 Mei dengan dua mekanisme yakni kantor pos dan motor pos, khusus untuk nama penerima yang tidak mempunyai rekening di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
"Bansos Jabodetabek sudah berjalan meski belum banyak daerah yang kita lakukan karena kami harus hati-hati kalau kirim uang salah, terjadi permasalahan yang tidak kami inginkan," jelasnya.
Juliari mengatakan memberikan keleluasaan pada Pemda untuk bansos yang dananya diambil dari APBD. Pemerintah akan mengatur bansos dari APBN agar tidak menumpuk dan bisa dipertanggunjawabkan.
"Jadi silakan menggunakannya kalau dari APBD tidak perlu khawatir berdasarkan pemahaman masing-masing untuk menetapkan siapa yang berhak menerima bansos tersebut kami perlu koordinasi yang baik kami terbuka untuk semua masukan dan kritikan dan memang tidak bisa memuaskan semua pihak tapi pemerintah psuat bekerja untuk lindungi rakyat," jelasnya.
Sebelumnya, anggota DPR RI Marwan Jafar meminta agar bansos untuk masyarakat yang terdampak Corona bisa terus diberikan. Marwan mengingatkan penyaluran bansos di tengah pandemi virus Corona tidak boleh terkendala hanya karena birokrasi yang berbelit-belit.
"Regulasi dan kebijakan di tingkat pusat maupun di daerah harusnya mengacu pada spirit presiden membantu rakyat terdampak COVID-19 secara efektif, efisien, dan cepat, tepat sasaran. Rakyat butuh segera dibantu. Pangkas birokrasi yang berbelit, mulai proses pendataan, pelaksanaan, hingga pelaporan," kata Marwan.
(idn/dhn)
