.webp)
Masa berlaku pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) akan segera berakhir. Kepala daerah yang meliputi Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi sepakat untuk memperpanjang PSBB di daerahnya.
"Setuju perpanjangan (PSBB)," kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, ketika dihubungi, Minggu (26/4/2020).
Dedie mengatakan kepala daerah di Bodebek melakukan pertemuan di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, sore tadi. Dari 5 kepala daerah, Wali Kota Depok Mohammad Idris tak hadir dalam pertemuan tersebut. Namun Idris, kata Dedie, melakukan komunikasi dengan kepala daerah lainnya via telepon.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Intinya (5 kepala daerah Bodebek) menyetujui perpanjangan tapi dengan catatan," ujarnya.
Catatan yang dimaksud Dedie yaitu 5 kepala daerah Bodebek ingin agar Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bisa dilaksanakan dengan lebih konsisten. Dedie mengatakan Bodebek ingin agar Kemenkes bisa berkoordinasi dengan kementerian lain agar Permenkes itu tidak tumpang-tindih.
"Contohnya yang tidak dikecualikan selain industri strategis. Tetapi dalam kenyataannya ada rekomendasi-rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan (Kementerian) Perdagangan ya. Jadi itu salah satu," ungkap Dedie.
Dia menambahkan kepala daerah di Bodebek ingin agar Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 ini bisa dievaluasi. Salah satu yang ingin dievaluasi terkait pembatasan moda transportasi.
"Bahasanya itu pembatasan moda transportasi, bukan pelaksanaan social distancing atau physical distancing di dalam moda transportasi. Tapi jelas-jelas di situ disebut pembatasan moda transportasi. Buktinya yang untuk perjalanan keluar daerah ya, untuk mudik, toh bisa juga dibatalkan atau dihentikan operasionalnya," kata Dedie.
"Sementara seperti KRL, sebetulnya bisa saja kan, dalam konteks tadi. Untuk menurunkan tingkat risiko penyebaran COVID-19," ungkapnya.
Pada PSBB tahap kedua ini, kepala daerah di Bodebek ingin agar waktu pelaksanaannya bisa berbarengan. Menurut Dedie, dirinya bersama 4 kepala daerah lain ingin agar seluruh wilayah di Jabodetabek bisa menerapkan PSBB di waktu yang sama.
"Jadi tidak yang satu lebih cepat 5 hari, yang lain lebih lambat 1 minggu, gitu kan. Tetapi sudah diputuskan saja, kira-kira pelaksanaannya itu bisa bersama-sama supaya kelihatan, terukur gitu kan, dari sisi kualitatif maupun kuantitatif hasilnya," ujar dia.
Dedie menyebut sejumlah catatan itu akan dikirimkan ke Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto melalui Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selain catatan, masing-masing kepala daerah di Bodebek juga akan mengirimkan proposal perpanjangan PSBB ke Ridwan Kamil.
Proposal tersebut rencananya akan dikirimkan besok. Dedie mengatakan perpanjangan PSBB Bodebek dilakukan karena penyebaran COVID-19 di daerah tersebut belum menurun secara signifikan.
"Iya lah. Nanti (catatan Bodebek) jadi bagian dari salah satu surat (perpanjangan PSBB) itu yang kita sampaikan. Masing-masing mengirimkan (proposal) ke Gubernur. Nanti dari Gubernur mengirimkan kepada Menteri Kesehatan," pungkasnya.
