.webp)
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, berbicara soal data mengenai kasus virus Corona (COVID-19). Ia menegaskan pemerintah tak melakukan manipulasi data.
"Basis data yang sudah dikonfirmasi dari hasil pemeriksaan laboratorium melalui pemeriksaan antigen dengan real-time PCR. Inilah yang digunakan untuk menyusun untuk melaporkan data kasus sembuh, dan kasus meninggal karena COVID-19. Data inilah yang kami laporkan setiap hari," kata Yuri dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube BNPB, Kamis (23/4/2019).
Yuri juga menjelaskan pencatatan jumlah orang dalam pantauan (ODP) dan pasien dalam pantauan (PDP) dihimpun dari tiap-tiap provinsi untuk mengukur kinerja pemerintah dalam rangka menentukan langkah-langkah penanganan pandemi Corona. Itu dilakukan sebagai acuan, seperti distribusi APD, distribusi reagen, dan untuk menentukan jumlah kebutuhan relawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Namun bukan bagian dari data pelaporan ke WHO untuk menggambarkan keadaan pandemi ini di tingkat nasional maupun global," sebut Yuri.
Soal kasus-kasus kematian ODP atau PDP yang terkonfirmasi positif dari hasil tes antigen PCR yang sampelnya diambil sebelum yang bersangkutan meninggal, maka kematian itu akan dicatat sebagai kematian kasus terkonfirmasi positif. Namun akan berbeda halnya bila yang bersangkutan belum dites.
"Bila tidak terkonfirmasi positif atau negatif hasilnya atau tidak sempat diambil spesimennya maka kita tidak akan pernah mencatat ini sebagai kasus meninggal karena COVID-19," tutur Yuri.
"Pada PDP yang meninggal dan belum terkonfirmasi karena belum diambil sampelnya atau pemeriksaan belum selesai maka tata laksana pemulasaraan jenazah dan pemakaman hendaknya sudah mengantisipasi kemungkinan positif COVID-19. Ini penting untuk melindungi petugas pemulasaraan, melindungi keluarga dan petugas pemakaman," sambungnya.
Yuri meminta semua pihak memahami ilustrasi yang ia jelaskan ini. Menurutnya, itu penting demi transparansi data. Ia juga menegaskan pemerintah tak melakukan manipulasi data terkait Corona.
"Pemerintah tidak berkepentingan dan tidak mendapat keuntungan apa pun dengan memanipulasi data. Justru sebaliknya akan merugikan, mengacaukan kerja keras yang selama ini kita bangun bersama," tegas Yuri.
Dia juga memastikan data disusun secara berjenjang dan terstruktur. Mulai dari tingkat desa, rumah sakit, dinkes, sampai kementerian.
Data Terkait Corona Diragukan, Ini Respons Pemerintah:
(elz/fjp)
