.webp)
Sudirman Said kini menjadi Komisaris Utama (Komut) BUMD DKI, PT Food Station Tjipinang Jaya. Ia pun menyebut siap membantu Gubernur DKI Anies Baswedan untuk memperbaiki penyaluran bantuan sosial (Bansos) DKI yang sempat bermasalah lantaran ada beberapa tak tepat sasaran.
"Tentu saja Komisaris akan selalu mendampingi Manajemen untuk terus menyempurnakan layanan kepada masyarakat," ungkap Sudirman dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (23/4/2019). Sudirman menjawab terkait Bansos DKI yang sempat banyak dikritik.
Sudirman mengatakan PT Food Station Tjipinang Jaya bukan hanya bertugas untuk menjaga harga pangan di DKI. Perusahaan pelat merah ini juga memiliki mandat menjaga kestabilan pasokan pangan di ibu kota.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Program Bantuan Sosial Pemda DKI merupakan bagian dari usaha untuk menjaga keamanan pangan bagi warga Jakarta. PT Food Station (FS) menjadi salah satu pelaksana lapangan," kata Sudirman.
Baca juga: Sorotan Tajam untuk Data Penerima Bansos DKI |
"Sebagai unit usaha komersial, PT FS tetap menjalankan kegiatan bisnis sebagaimana perusahaan pada umumnya," sambungnya.
Sudirman menampik dipilihnya ia sebagai Komut lantaran ada kesemrawutan dalam pembagian bansos menyusul pandemi virus Corona (COVID-19). Menurutnya, ia dipilih sebagai Komut tidak secara mendadak.
"Rasanya tidak ada hubungan. Karena persiapan pengangkatan sudah dimulai sejak sebelum program pengiriman bansos," kata Sudirman.
Nama ia memang diajukan oleh Anies. Namun keputusan diambil dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasa yang digelar kemarin, Rabu (22/4).
"Beberapa waktu yang lalu saya dihubungi Pak Gubernur, diminta kesediaan untuk menjadi Komisaris Utama PT Food Station Tjipinang. Dan kemarin diberi tahu oleh Direktur Utama dan BP (Badan Pembinaan) BUMD, keputusan RUPS Luar Biasa," jelas Sudirman.
Seperti diketahui, data penerima bansos di DKI Jakarta saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mendapat sorotan tajam karena dinilai amburadul. Mulai dari kelompok elite dan anggota DPRD mendapat bansos, hingga keputusan gubernur yang menyebut PNS dan TNI juga akan mendapat bansos.
Gubernur DKI Anies Baswedan mengakui masih belum sempurnanya pendataan jutaan penduduk di Jakarta. Ia menyatakan pihaknya terus memperbaiki kekurangan tersebut.
"Benar, kita memberikan 1,2 juta, dan itu ada 1,2 juta nama. Tentu saja tidak mungkin sempurna. Dari 1,2 juta Anda bisa sebut dua nama, pastilah. Di negeri ini data yang superakurat saya rasa teman-teman juga tahu, jadi kalau dicari pasti ada. Bagian kita koreksi terus-menerus, dari 1,2 juta ketemu satu, dua, tiga (nama), pasti. Jadi nggak usah ditutupi, itu faktanya. Di republik ini kita semua tahu data lengkap by name, by address. Tapi, yang penting adalah, begitu ada kekeliruan, koreksi. Dan ini bagian meningkatkan kualitas data," kata Anies di Balai Kota, Jakarta (22/4/2020). Anies menjawab pertanyaan wartawan mengenai kekeliruan Bansos yang menyasar ke PNS, TNI, hingga anggota DPRD.
