.webp)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali mendapat penghematan anggaran sehingga pagu anggaran tahun ini tersisa Rp 4,6 triliun. Ini merupakan penghematan kedua kalinya sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia.
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020, penghematan terbaru sebesar Rp 700 miliar lebih. Sedangkan penghematan sebelumnya berdasarkan Perpres 54/2020 yaitu sebesar Rp 1,1 triliun lebih.
"Sehingga total penghematan anggaran KKP sejauh ini sebesar Rp 1,84 triliun lebih. Pagu yang semula Rp 6,4 triliun menjadi Rp4,6 triliun," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan adanya perubahan anggaran ini, pagu anggaran di setiap eselon I KKP juga mengalami perubahan, termasuk dana realokasi untuk percepatan pemulihan ekonomi imbas pandemi COVID-19 di sektor perikanan dan kelautan. Realokasi yang sebelumnya Rp 438 miliar saat ini menjadi Rp 362 miliar. Edhy memastikan, pemotongan anggaran ini semata demi meminimalisir dampak ekonomi maupun sosial di tengah masyarakat terkait imbas pandemi.
"Secara prinsip penghematan anggaran ini karena kebutuhan negara yang sangat mendesak saat ini," katanya.
Lewat anggaran yang tersedia, Edhy menjamin ia dan timnya tetap bekerja maksimal. Sehingga pengembangan sektor perikanan budidaya tak akan kendor, begitu juga dengan pengawasan kekayaan laut Indonesia dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan.
"Sebagai informasi kepada Bapak/Ibu, kapal pengawas kembali menangkap pelaku illegal fishing berbendera Vietnam, Senin kemarin. Dan hari ini, ada penangkapan kapal illegal fishing lagi, kami sedang mendata lebih lanjut," jelasnya.
Sementara itu, dalam rapat kerja lanjutan dengan Komisi IV DPR RI melalui video conference, anggota Komisi IV sepakat menerima penjelasan Edhy mengenai perubahan pagu anggaran KKP tahun 2020. Hal ini disampaikan oleh pimpinan sidang Dedi Mulyadi.
Edhy juga menyampaikan agar pemerintah untuk meningkatkan anggaran KKP di masa mendatang, demi terciptanya percepatan pemulihan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.
"Komisi IV juga meminta KKP segera melaksanakan program strategis dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi imbas pandemi COVID-19. Sehingga hasilnya dapat segera dirasakan oleh pelaku utama sektor perikanan seperti nelayan, pembudidaya, petambak garam, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan," ujar Dedi.
Selain itu, di dalam rapat Komisi IV meminta KKP berkoordinasi dengan Kementerian BUMN terkait upaya penyerapan hasil perikanan dan garam masyarakat. Kementerian BUMN membawahi perusahaan yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan seperti Perum Perindo, PT Perinus, dan PT Garam.
(akn/ega)
