.webp)
Perwakilan serikat buruh baru saja bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan itu membahas mengenai omnibus law RUU Cipta Kerja yang saat ini tengah dibahas di DPR RI.
Pertemuan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Perwakilan serikat buruh yang hadir di antaranya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silalaban.
"Intinya yang pertama 3 presiden buruh bertemu dengan pak Jokowi memberikan masukan soal omnibus law cluster ketenagakerjaan. Kita ingin serikat buruh bisa dilibatkan secara lebih aktif dalam pembahasan dan Presiden mendengar dengan sangat-sangat baik," kata Andi Gani usai bertemu Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, persoalan PHK di tengah pandemi virus Corona juga ikut dibahas. Perwakilan serikat buruh meminta Jokowi untuk mengambil langkah strategis untuk menghadapi gelombang PHK.
"Dan juga banyaknya THR yang tidak dibayarkan oleh perusahaan. Nah ini menjadi perhatian semua. Dan nuga mengenai kenapa serikat buruh begitu keras menolak omnibus law klaster ketenagakerjaan. Itu yang kami bahas secara terbuka tadi," ujarnya.
"Dan Presiden mendengarkan dan merespon dengan cukup baik," sambung Andi Gani.
Rencana demo pada 30 April mendatang juga turut dibahas bersama Jokowi. Saat ditanya, apakah usai pertemuan ini demo akan batal digelar, Andi tak menjawab gamblang.
Dia mengatakan keputusan terkait demo akan disampaikan usai Jokowi mengumumkan perihal RUU Cipta Kerja.
"Kita menunggu pengumuman Presiden dulu. Kami sudah mengerti apa yang akan disampaikan tapi biar Presiden yang akan menyampaikan, kemungkinan besok akan disampaikan mengenai omnibus law. Pengumuman ini sangat ditunggu-tunggu oleh jutaan buruh di Indonesia mengenai sikap pemerintah," paparnya.
Seperti diketahui, buruh rencananya akan menggelar aksi May Day pada 30 April mendatang. Demo untuk menolak pembahasan RUU Cipta Kerja itu rencananya akan diikuti 50 ribu buruh.
