Pemkab Sukabumi memperkirakan ada sekitar 10 ribu pemudik dini sudah pulang ke kampung halamannya. Berbagai antisipasi dilakukan seiring kebijakan pemerintah pusat terkait larangan mudik di tengah pendemi.
Bupati Sukabumi, Marwan Hamami menepis pihaknya kecolongan karena larangan mudik baru dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo pada 24 April lalu. Meskipun begitu, seluruh pemudik yang kadung berada di kampung halamannya tercatat rapi dan dalam pengawasan puskesmas di tiap wilayah.
"Kalau dari hitungan ODP dari warga Sukabumi yang bekerja di luar dan sekarang sudah ada di kampungnya kisaran 10 ribu sampai dengan Minggu. Pemda tetap waspada karena kondisi di lapangan tidak bisa diprediksi, terutama pemeriksaan di perbatasan dan memantau di kampung-kampung oleh relawan kami," kata Marwan kepada detikcom, Rabu (22/4/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Marwan, setiap pemudik yang tiba di kampung halamannya akan terpantau oleh Gugus Tugas COVID-19 hingga ke tingkat dusun. Nantinya kebijakan isolasi mandiri akan diberlakukan kepada pemudik tersebut.
"Mereka otomatis berstatus Orang Dalam Pantauan (ODP), selama 14 hari kita beri peringatan untuk tidak melakukan aktivitas atau interaksi dengan sekitarnya. Ketika ada keluhan atau gejala lainnya puskesmas kita juga siaga bergerak," jelas Marwan.
Dijelaskan juga oleh Marwan, saat ini jumlah ODP bergerak naik dan turun. Ketika ada lonjakan artinya seluruh relawan yang tergabung dalam gugus tugas bekerja mendata mereka yang pulang ke kampung halamannya dan ketika jumlah turun artinya mereka yang berstatus ODP telah melewati masa isolasi mandiri dan ada juga yang tiba-tiba menjadi PDP.
"Insya Allah terawasi dengan baik, makanya faktor penting kita lengkapi dulu kebutuhan petugas medis hingga ke tingkat bawah. Baik itu APD atau keperluan lain, ketika ada kasus petugas juga tidak ragu bergerak melakukan penanganan yang diperlukan," jelasnya.
Untuk lokasi-lokasi perbatasan, Marwan meminta setiap orang di data baik itu data diri dan lainnya. Pengecekan suhu tubuh juga dilakukan termasuk riwayat perjalanan.
"Kita perketat intinya, semua harus terpantau dengan baik. Sosialisasi juga digencarkan hingga ke pemerintahan terbawah agar kita pemerintah dan para relawan gugus tugas tidak bekerja sendirian, ada masyarakat ikut memantau dan melaporkan," pungkas Marwan.
(sya/mud)