600.000 Warga Jateng Sudah Mudik Duluan, Selebihnya Mohon Dijamin

Semarang -

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendukung larangan mudik di tengah pandemi Corona yang diputuskan Presiden. Namun saat larangan keluar, 600 ribu warganya sudah terlanjur mudik. Selebihnya, Ganjar meminta pemerintah menjamin kebutuhan sekitar 6,4 juta warga Jateng yang masih di rantau.

Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan larangan mudik untuk mencegah penyebaran COVID-19 atau Corona. Ganjar menyambut baik hal itu karena sudah sejak awal April mengeluarkan maklumat agar warga Jateng memperingatkan keluarga mereka yang perantauan agar tidak mudik.

"Saya sangat setuju dan mendukung keputusan ini, karena pasti dilakukan dengan evaluasi yang tepat dan akurat. Saya kira, pak Presiden telah melakukan evaluasi selama ini, sebab faktanya, meskipun diimbau untuk tidak mudik, tetap saja masyarakat nekat," kata Ganjar di Semarang, Selasa (21/4).

Ganjar juga sebelumnya sudah berkomunikasi dengan daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agar mendata warganya yang rela tidak mudik agar ikut mendapat bantuan pemerintah bagi yang kurang mampu. Dengan larangan mudik tersebut, ia berharap pendataan lebih maksimal.

"Meski begitu, kami berharap masyarakat kami yang tidak mudik tersebut betul dijamin oleh pemerintah. Apa yang sudah kami rintis dengan pemerintah Jabar, DKI dan Banten dapat dilaksanakan dengan baik. Mereka yang tidak pulang, harus benar-benar di-rescue, sehingga mendapat jaminan dari pemerintah," tegasnya.

"Tadi saya duduk selama tiga jam saja, mendapat keluhan banyak warga saya tentang itu. Bagaimana mereka tidak bisa daftar di RW, katanya suruh nunggu dan lainnya. Maka kami minta, persoalan ini menjadi perhatian," imbuhnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Simak juga vido Sebelum Jokowi Larang Mudik, 253 Ribu Pemudik Sudah Masuk Jabar:

Ganjar juga mengimbau bagi warga Jateng di perantauan yang ekonominya mampu agar gotong royong membantu saudaranya yang kurang mampu.

"Saya yakin nilai-nilai itu masih ada, maka saya dorong seluruh lapisan masyarakat, swasta, filantropi dan lainnya untuk bergerak memberikan bantuan," ujar Ganjar.

Sementara itu terkait pemudik yang sudah nekat masuk ke Jateng sejak imbauan tidak mudik, sudah sekitar 600 ribu. Jika setelah ada larangan dari presiden kemudian aparat membantu penjagaan di perbatasan, maka akan sangat membantu.

"Yang mudik kurang lebih sudah 600 ribuan. Total warga Jateng di Jabodetabek itu ada 7 jutaan, jadi yang mudik masih sangat kecil. Untuk itu, kami berharap larangan mudik ini benar-benar memperhatikan nasib warga kami yang ada di sana," tegasnya.

"Kalau itu (larangan mudik) sudah dijalankan, kan pasti akan penjagaan oleh aparat penegak hukum di pintu-pintu keluar atau masuk. Kalau itu dilakukan, kami pasti terbantu. Prinsipnya sudah betul, mereka yang di zona merah tidak usah keluar duli. Kami minta provider telekomunikasi menyediakan jaringan lebih besar agar masyarakat kita tetap bisa berkomunikasi dengan keluarganya," imbuh Ganjar.

Halaman 1 2

Selanjutnya