.webp)
Presiden Joko Widodo menyatakan ingin mengevaluasi total pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agar kekurangan-kekurangan dapat diperbaiki. Jokowi juga menyoroti masih adanya kantor yang masih beroperasi di wilayah yang menerapkan PSBB karena virus Corona (COVID-19).
"Hari ini saya ingin ada evaluasi total dari apa yang telah kita kerjakan dalam penanganan COVID ini, terutama evaluasi mengenai PSBB secara lebih detail kekurangannya apa, plus minusnya apa sehingga kita bisa perbaiki." kata Jokowi dalam siaran yang ditayangkan Istana, Senin (20/4/2020).
Jokowi juga ingin seluruh provinsi maupun kabupaten/kota menganggap penting uji spesimen secara masif. Uji sampel ini harus diikuti dengan langkah-langkah selanjutnya guna memutus rantai penyebaran virus Corona di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya ingin ditekankan kepada seluruh provinsi, kabupaten/kota mengenai pentingnya pengujian sampel secara masif, kemudian diikuti pelacakan yang progresif dan mengisolasi yang terpapar dengan ketat," ucap Jokowi.
"Tiga hal ini yang harusnya sering terus menerus ditekankan kepada seluruh daerah," sebut Jokowi.
Pada Senin (20/4), Jokowi juga melakukan ratas mengenai laporan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan Jokowi, di antaranya soal masih adanya perkantoran dan pabrik yang masih memperkerjakan karyawannya di tengah masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa daerah. Akibatnya moda transportasi masih saja dipenuhi penumpang.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Letjen Doni Monardo seusai rapat terbatas. Ini yang menjadi salah satu faktor evaluasi PSBB.
 Kepala BNPB sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Doni Monardo Foto: dok. BNPB |
"Arahan bapak presiden tentang efektivitas dari Pembatasan Sosial Berskala Besar. Sebagaimana yang kita ketahui sejak Keppres tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar yang mulai di DKI, maka kita dapat mengambil beberapa data dan perkembangan," jelas Doni seusai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin (20/4).
Doni mengakui, pemerintah melihat memang sudah ada kemajuan dari PSBB. Namun menurutnya presiden menyoroti masih adanya kantor dan pabrik yang beroperasi di status PSBB ini meski sudah ada aturannya.
"Yang masih belum optimal ini adalah yang terkait dengan kegiatan perkantoran dan juga kegiatan pekerjaan di pabrik sehingga mengakibatkan sejumlah moda transportasi masih tetap dipenuhi warga masyarakat," sebut Doni.
Di samping itu, memang masih ada pekerja lain di sektor kesehatan dan fasilitas umum yang memang dikecualikan dalam PSBB sehingga penumpang di transportasi umum masih menumpuk. Jika mereka membolos, ada ancaman pengurangan gaji hingga PHK.
"Alasannya adalah, para pekerja yang sebagian besar bekerja pada sektor-sektor yang memang tidak bisa ditinggalkan seperti petugas-petugas di rumah sakit, pelayan-pelayan pada fasilitas umum, sehingga mereka harus tetap bekerja. kalau tidak berangkat kerja, maka konsekuensinya mereka dianggap bolos dan juga dapat berisiko dipotong honor, dikurangi gaji, bahkan bisa juga di-PHK karena tidak mengantor," ujar Doni.
Doni menjelaskan, perusahaan yang masih mempekerjakan karyawan di saat PSBB menjadi permasalahan utama sulitnya penekanan penyebaran virus Corona.
Dia meminta jajarannya untuk tegas menindak perusahaan yang masih nakal.
"Tapi yang masalah di hulu masih banyak pekerja yang di kantor ini yang diupayakan mengimbau, teguran dan kita harap gugus tugas tegas lagi untuk perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi protokol kesehatan," ujarnya.
Menurut Doni, jika seluruh perusahaan disiplin menerapkan PSBB, penyebaran virus Corona dapat ditekan. Sebab jika pekerja masih harus datang ke kantor, akan ada potensi penyebaran dengan adanya penumpukan di fasilitas-fasilitas umum.
"Kalau kantor disiplin, nggak pekerjakan karyawannya atau hanya 50 persen otomatis moda transportasi dikurangi. Tapi (masih) ada penumpukan di terminal, stasiun halte. Itu kewajiban kita untuk antar, kalau dibiarkan akan terjadi penumpukan kembali dan membahayakan saudara kita," papar Doni.
"Kalau ada 1-2 orang terpapar tanpa gejala dan menulari orang sekitarnya dan kalau yang berkumpul ada penyakit penyerta itu sangat berbahaya," tambahnya.
Untuk itu, Doni meminta peran serta masyarakat untuk melaporkan jika ada perusahaan-perusahaan yang belum mematuhi PSBB.
"Mana kantor-kantor yang belum taat termasuk karyawan kasih info ke gugus tugas di mana kantor belum taati PSBB," tegas Doni.
