.webp)
Pemkot Bandung belum menentukan titik-titik check point yang akan diberlakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) 22 April mendatang.
Saat dikonfirmasi terkait data 24 titik check point di Kota Bandung yang tersebar di media sosial, Sekda Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan pihaknya belum mengeluarkan informasi tersebut.
"Pemkot belum keluarkan info seperti ini," kata Ema saat ditujukan data 24 check point yang tersebar di medsos, Minggu (19/4/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, Pemkot Bandung baru menggelar gladi simulasi PSBB di Plaza Balai Kota Bandung
Ema menyebut, informasi pasti soal titik check point di Kota Bandung akan disampaikan pada saat simulasi PSBB Kota Bandung, Senin (20/4/2020) oleh pihak kepolisian.
"Kita tunggu pada saat simulasi besok Pukul 14.30 WIB, yang berwenang dan kompeten menyampaikan adalah kepolisian," sebut Ema.
Ema menambahkan, pada simulasi tersebut merupakan persiapan PSBB sebenarnya yang dilakukan di Kota Bandung.
"Hari Senin besok kita akan simulasi benarnya, jadi mereka (setiap tugas dari Anggota Gugus Tugas) sudah kasih gambaran," tambahnya.
Begitupun terkait check point yang akan ada di Kota Bandung.
"Berapa plotting ring 1 ring 2, insyaallah Dishub dan Polisi besok akan menjelaskan, dimana check point, disana ada unsur kesehatannya," pungkasnya.
Perwal PSBB di Kota Bandung Diterbitkan
Peraturan Wali Kota Bandung tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dalam penanganan COVID-19 resmi diterbitkan.
Sekertaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna meminta, kepada Anggota Gugus Tugas COVID-19 Kota Bandung agar benar-benar mensosialisasikan PSBB ini kepada masyarakat.
Menurutnya, Perwal tentang PSBB sudah ditandatangani Wali Kota, substansi secara umum mengacu pada Permenkes No 9 Tahun 2020 juga Pergub yang mengatur PSBB.
"Paling utama Perwal ini harus dipahami oleh semua, bukan oleh Gugus Tugas saja, tapi juga masyarakat. Supaya masyarakat paham, sosialisasi dan edukasi adalah strategi yang paling tepat," kata Ema di Balai Kota Bandung, Minggu (19/4/2020).
Ema menyebut, bila sosialisasi itu tersampaikan, masyarakat tahu mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat PSBB.
"Yang boleh itu garis besarnya aksesibilitas layanan kesehatan dan aksesibilitas kebutuhan pangan. Itu boleh, jadi rumah makan buka? Boleh, tapi dengan catatan tidak untuk makan di tempat atau harus take away," ungkapnya.
Menurutnya, bila ada rumah makan membuka makan di tempat, pihaknya akan melakukan penertiban. Selain itu, dalam Perwal itu diatur bila pusat perbelanjaan tidak boleh buka selama PSBB.
Sementara untuk sanksi, menurutnya dalam Perwal lebih menekankan kepada edukasi dan peringatan.
"Kalau mereka memaksakan, contoh saja pusat perbelanjaan memaksakan, diperingatkan membandel, ujung-ujungnya kita punya ruang di saat nanti bisa sampai kepada pencabutan izin dari usaha yang bersangkutan," ujarnya.
Pihaknya meminta, kepada masyarakat untuk mengikuti imbauan pemerintah dengan berdiam diri selama 14 hari saat PSBB diberlakukan.
"Bertahan lah selama 14 hari ini, masyarakat stay at home, mau belanja pun ke pasar tradisional ada layanan online," ujarnya.
Ema juga mengatakan, jangan sampai usaha pemerintah dan masyarakat yang sudah taat aturan dan ikut PSBB ini berakhir sia-sia karena ada kelompok masyarakat yang mementingkan ego sendiri.
"Kami harapkan 14 hari ini semua berdisiplin, bertahan semaksimal mungkin, jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran, karena apa kalau ini gagal, ini sia-sia, pikiran sudah terkuras, tenaga sudah terkuras, biaya dan apapun psikologi terkuras, masa kita mau diperpanjang lagi, ini akan menambah beban psikologis. Bisa terjadi gejolak sosial karena ego satu dua kelompok yang tidak mau berdisiplin," jelasnya.
"Kuncinya mari kita berkomitmen bersama, bukan hanya komitmen gugus tugas tapi seluruh elemen masyarakat, mari semuanya disiplin," pungkasnya.
