.webp)
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menolak usulan pemberhentian operasional sementara KRL Jabodetabek selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bupati Bogor Ade Yasin meminta Kemenhub mengkaji ulang kebijakan tersebut.
"Kami sudah berupaya untuk memutus mata rantai itu melalui penumpang kereta api. Tapi, karena memang tidak disetujui ya saya hanya bisa berharap ini bisa dikaji ulang," kata Ade Yasin kepada wartawan, Minggu (19/4/2020).
Ade menilai masih banyaknya masyarakat yang bekerja bukan menjadi alasan yang tepat untuk membatasi operasional KRL. Seharusnya, kantor-kantor sudah tutup selama PSBB kecuali delapan sektor yang dikecualikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau alasannya misalkan Jakarta masih banyak yang bekerja kan sudah PSBB. Kalau PSBB itu kan ada pembatasan tidak ada lagi orang bekerja kecuali di delapan yang dikecualikan, tetapi kalau kita lihat di lapangan ini masih berbondong-bondong naik kereta api seperti tidak ada PSBB," ujar Ade.
Selain itu, Ade meminta ada pengetatan terhadap kantor-kantor yang ada di Jakarta. Hal itu dilakukan agar ada pengurangan akses dari Bogor ke Jakarta.
"Ya kantor-kantor apakah melaksanakan PSBB atau tidak ya kembali lagi kepada Jakarta apakah sudah melakukan pengetatan terhadap kantor-kantor yang mempekerjakan orang-orang dari Bogor," ujar Ade.
Pengetatan di Jakarta, sebut Ade, bisa membantu pelaksanaan PSBB di kedua kota. Dengan begitu, akan ada sinergi antara Bogor dan Jakarta dalam pemutusan rantai COVID-19.
"Jakarta dengan PSBB membantu kami di wilayah penyangga Jakarta. Nah, kami juga melakukan PSBB untuk membantu Jakarta supaya tidak terlalu banyak pergerakan orang ke Jakarta," kata Ade.
Sebelumnya diberitakan, Kemenhub memutuskan tidak memberhentikan sementara kegiatan operasional KRL Jabodetabek saat PSBB. Kemenhub hanya membatasi jumlah penumpang di KRL.
"Adapun untuk KRL di Jabodetabek, yang telah ditetapkan PSBB, pengendalian yang dilakukan adalah dengan pembatasan, bukan menutup atau melarang sama sekali, khususnya untuk melayani kegiatan dan pekerjaan yang dikecualikan selama PSBB," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri.
