Pemkot Cimahi Siapkan 13 Check Point dan Sanksi Bagi Pelanggar PSBB

Cimahi -

Memaksimalkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) parsial pada 22 April, Pemerintah Kota Cimahi akan melakukan penyekatan jalan dan checkpoint di sejumlah ruas jalan serta perbatasan Kota Cimahi.

Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna mengatakan pos dan checkpoint tersebut sesuai usulan dari Dinas Perhubungan dan Polres Cimahi.

"Tentu ada penyekatan di perbatasan, ada 13 checkpoint yang disiapkan. Seperti di Gerbang Tol Baros 1 dan 2, Stasiun Cimahi, Kolonel Masturi, Persimpangan Cihanjuang. Ada 2 pos pengamanan, di Padasuka dan Cibeureum," ujar Ajay saat ditemui di kediamannya, Sabtu (18/4/2020).

Semua pos tersebut akan berfungsi sebagai pengontrolan akses ke luar masuk kendaraan dari dan menuju Kota Cimahi, baik dari sekitar Bandung Raya maupun dari luar Bandung Raya.

"Fungsi pos dan checkpoint itu untuk pengontrolan dan pengecekan keluar masuk kendaraan. Misalnya apakah mobil diisi 50 persen dari kapasitas atau tidak. Untuk motor juga diperiksa, kalau berboncengan dan KTP tidak sama kemungkinan akan diturunkan. Angkutan online jelas tidak boleh mengangkut orang," tegasnya.

Sementara untuk masyarakat yang tetap harus bekerja dengan posisi tempat kerjanya di luar Kota Cimahi, wajib membekali diri dengan KTP dan surat tugas dari masing-masing perusahaan.

"Nanti akan dicek dan di setiap pos pengamanan akan didata masuk dan keluarnya jam berapa. Wajib punya surat izin tugas. Kalau masyarakat umum, dicek KTP dan didata," bebernya.

Ajay juga mengatakan akan memaksimalkan waktu 3 hari ke depan untuk melakukan sosialisasi terkait pemberlakuan PSBB parsial.

PSBB parsial di Kota Cimahi sendiri akan diberlakukan serentak pada Rabu, 22 April mendatang, bersamaan dengan Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang.

"Kami akan sosialisasi secara masif pada masyarakat mengenai PSBB parsial di Kota Cimahi. Agar nanti tidak banyak masyarakat yang melanggar PSBB sesuai aturan yang berlaku," tandasnya.

Ajay juga menyatakan tengah menyiapkan sanksi bagi pelanggar selama PSBB. "Kita tidak ingin PSBB ini sia-sia, makanya harus ada ketegasan. Sanksi untuk pelanggar sedang dirumuskan, mana yang boleh dan mana yang tidak," ujar Ajay.

Ajay mencontohkan, industri yang tetap memberlakukan jam bekerja selama PSBB, wajib membekali karyawannya dengan surat izin dan wajib melakukan rapid test mandiri.

"Pabrik boleh buka, asal menaati aturan. Seperti rapid test untuk karyawannya, lalu surat izin tetap bekerja, dan untuk karyawan yang usia 50 tahun ke atas agar Work From Home (WFH) saja, karena lebih rentan terpapar," katanya.

Terkait angkutan online, pihaknya menyarankan tidak mengangkut penumpang orang. Namun tetap boleh menerima orderan berupa pengiriman paket dan makanan.

"Ojol masih boleh beroperasi, asal tidak mengangkut orang. Restoran dan toko ritel juga tetap buka, tapi tetap dibatasi waktunya maksimal sampai jam 5 sore. Kalau melanggar ada sanksi tegas pastinya," tegasnya.

Ajay menjelaskan, dasar pengajuan PSBB di Kota Cimahi yakni seiring meningkatnya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dan melonjaknya angka ODP serta PDP. Ditambah, selama pembatasan aktivitas di luar rumah, masih banyak dilanggar oleh masyarakat.

"Dasarnya dari jumlah kasus terkonfirmasi, saat ini, catatan kami ada 30 terkonfirmasi positif COVID-19. Ini sangat mengkhawatirkan. Harus diakui, masyarakat Cimahi melanggar protokol di rumah saja," tandasnya.