.webp)
Kantor Staf Kepresidenan (KSP) angkat bicara soal Amien Rais bersama 23 orang menggugat Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK). KSP menjelaskan keluarnya Perppu Corona tersebut karena dibutuhkan dalam keadaan genting memaksa.
"Perppu tersebut dibutuhkan karena kegentingan memaksa akibat pandemi COVID-19. Dengan Perppu itu pemerintah dapat mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran secara cepat dan tepat untuk menangani pandemi COVID-19 dan dampak ekonominya," kata Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian saat dihubungi, Jumat (17/4/2020) malam.
Donny mengatakan seharusnya semua pihak mendukung keluarnya Perppu tersebut. Donny menyinggung rasa peduli penyelesaian wabah Corona.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semangat Perppu ini seharusnya didukung seluruh pemangku kepentingan yang peduli terhadap penyelesaian pandemi COVID-19," ujarnya.
Donny menyebut pemerintah akan menghadapi gugatan Amien dkk. Dia menyerahkan sepenuhnya perjalanan sidang kepada MK.
"Ya tentu saja (akan menghadapi gugatan)," imbuhnya.
Sebelumnya, Amien Rais bersama 23 orang lainnya menggugat Perppu Corona ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta pasal-pasal yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dan UUD 1945 dibatalkan.
"Menyatakan Pasal 2 ayat 1 huruf a angka 1, 2, dan 3, Pasal 27 dan Pasal 28 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," demikian bunyi petitum permohonan yang dilansir website MK, Kamis (16/4/).
(rfs/idn)
