"Perusahaan yang dipimpin stafsus Milienial Presiden jadi salah satu mitra pemerintah dalam menjual pelatihan online bagi peserta kartu Prakerja. Total anggaran dari negara: Rp 5,6 Triliun," cuit Rachland dalam akun Twitternya, seperti dilihat detikcom, Rabu (15/4/2020).
"Kini kita tahu apa guna pasal 'kekebalan hukum' dalam Perppu COVID-19 itu," imbuhnya.
Dalam cuitannya yang lain, Rachland menyebut perusahaan yang dimaksud adalah Ruangguru milik stafsus milenial Adamas Belva Syah Devara. Rachland juga bertanya ke Jokowi soal kebenaran berita tersebut.
"Pak @jokowi, apakah benar 'stafsus milenial' Presiden, Belva Devara, adalah pemilik dan CEO Ruang Guru? Aplikator mitra resmi pemerintah dalam pelatihan online bagi peserta kartu prakerja dengan total anggaran dari negara sebesar Rp 5,6 Triliun?" cuit Rachland.
Ruang Guru Adalah Mitra Resmi Kartu Prakerja
Pada 20 Maret 2020, pihak Ruangguru sendiri sebelumnya telah mengumumkan unit usahanya yang diberi nama 'Skill Academy' by Ruangguru resmi ditunjuk sebagai salah satu mitra resmi kartu Prakerja di laman situs resminya. Peserta dapat memilih program pelatihan online yang tersedia di platform tersebut.
"Penunjukan dan pengumuman Skill Academy sebagai mitra resmi kartu Prakerja adalah kehormatan yang amat besar bagi kami. Sudah menjadi misi kami di Ruangguru, untuk bisa memudahkan akses terhadap pendidikan seumur hidup. Skill Academy kami luncurkan sebagai unit usaha di Ruangguru yang fokus membantu profesional dan calon pekerja untuk bisa meningkatkan kompetensinya agar bisa relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Sejak diluncurkannya Skill Academy di tahun 2019, ratusan ribu profesional muda sudah berhasil meningkatkan kompetensinya lewat ratusan pelatihan online yang ada. Kami yakin, dengan ditunjuknya Skill Academy sebagai mitra resmi Kartu Prakerja, kami bisa membantu lebih banyak orang lagi agar bisa mencapai aspirasi karirnya," ucap Co-Founder Ruangguru Iman Usman dikutip dari situs resmi Ruangguru.
detikcom telah mencoba meminta tanggapan pihak Istana soal cuitan Rachland, tapi belum ada jawaban.
Dianggap Bikin Kepercayaan Publik Menurun
Keterlibatan Ruangguru dalam program Kartu Prakerja menjadi sorotan publik karena kini pendirinya menjabat sebagai staf khusus milenial Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dinilai bisa menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintah.
Dosen komunikasi politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Andre Rahmanto, menilai sebaiknya pejabat dapat menempatkan diri. Dalam kasus ini, sebaiknya pemerintah tidak menunjuk perusahaan yang dimiliki oleh pejabat.
"Etikanya sebagai pejabat publik memang harus jauh-jauh dari keterlibatan perusahaan pribadi dengan jabatan publiknya," kata Andre saat dihubungi detikcom, Rabu (15/4/2020).
Meskipun jika pejabat yang bersangkutan sebenarnya tidak berniat memanfaatkan posisinya, Andre menilai masyarakat tak akan mau memahaminya.
"Masyarakat tidak mudah menangkap kalau dijelaskan, misal tidak pakai APBN, atau bahkan bisa saja mereka justru memberikan bantuan. Tetapi kan publik tidak melihat itu, orang melihat mereka itu pejabat, seharusnya dijauhi," katanya.
Dia menyarankan agar staf khusus milenial lebih hati-hati dalam melangkah. Meski dalam perusahaannya mereka kerap membuat terobosan, belum tentu langkah tersebut bisa dilakukan dalam pemerintahan.
"Dari sisi milenial memang sukanya menerobos, membuat terobosan yang tidak terikat dengan pakem. Mereka sukses di swasta karena seperti itu. tetapi ketika masuk dalam pemerintahan tidak bisa seperti itu, harus ada komunikasi dalam keorganisasian," ujar dia.
Apalagi sejak kondisi pandemi, pemerintah banyak dikritik publik karena beberapa kebijakannya.
"Dengan adanya blunder seperti itu kan bagi yang berseberangan politik bisa menjadi serangan. Tapi seharusnya semua tidak boleh memikirkan kepentingan pribadi dan kelompok, saat ini harus fokus untuk penanganan COVID-19," pungkasnya.
Belva Diminta Mundur
Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM menilai keterlibatan aplikasi Ruangguru yang didirikan salah satu staf khusus (stafsus) Jokowi, Adamas Belva Syah Devara di program kartu Prakerja sebagai benturan kepentingan dan dapat memicu bibit korupsi. Selain itu, PUKAT UGM meminta Belva mundur dari jabatannya di Pemerintahan.
Peneliti PUKAT UGM, Zaenur Rohman mengatakan, bahwa benturan kepentingan itu muncul karena Belva adalah seorang stafsus sekaligus menjabat CEO di sebuah perusahaan. Apalagi, perusahaan Belva saat ini menjadi vendor program kartu prakerja.
"Yang bersangkutan (Belva) merupakan stafsus dan juga menjabat CEO Ruangguru, yang saat ini ruangguru menjadi vendor untuk program kartu Prakerja presiden Jokowi," katanya kepada detikcom, Rabu (15/4/2020).
"Ini merupakan satu bentuk benturan kepentingan. Nah, menurut saya dia (Belva) harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai stafsus," imbuh Zaenur.
Zaenur menjelaskan alasan perlunya Belva untuk mundur sebagai stafsus. Menurutnya, benturan kepentingan dapat memicu bibit korupsi.
"Mengapa benturan kepentingan itu harus dihindari dan harus mengundurkan diri? Karena benturan kepentingan itu merupakan suatu bentuk pelanggaran etika Pemerintahan, juga di sisi lain merupakan bentuk etika bisnis sekaligus benturan kepentingan itu merupakan bibit terjadinya korupsi," ucapnya.
Terlebih, jika benturan kepentingan itu disertai dengan perolehan keuntungan materiil, bahkan dilakukan dengan cara melawan hukum, maka hal tersebut termasuk tindak pidana korupsi. Karena itu, Zaenur menilai benturan kepentingan dalam rangkap jabatan harus dihindari.
"Tetapi memang untuk kasus-kasus ini belum mengarah ke sana, ini hanya bibit dari korupsi. Sehingga secara keras benturan kepentingan itu harus dihindari," ucapnya.
Tidak hanya stafsus yang merangkap jabatan, Zaenur juga meminta pejabat-pejabat yang merangkap jabatan untuk mengundurkan diri. Karema memiliki rangkap jabatan sangat berpotensi memicu terjadinya benturan kepentingan.
"Benturan kepentingan itu jenisnya yang potensial, ada pencampuran kepentingan pribadi dengan tugas resmi. Jadi bagi pejabat yang merangkap jabatan, secara fair kita harus memberi pilihan yakni mengundurkan diri dari pemerintahan atau mengundurkan diri dari perusahaan," katanya.
"Kalau yang Belva harus mengundurkan diri dari jabatan stafsusnya karena benturan kepentingannya sudah nyata," lanjut Zaenur.
Zaenur menambahkan, bahwa mereka yang memiliki rangkap jabatan dapat tetap berkontribusi untuk Indonesia. Mengingat mereka akan lebih fokus dalam menjalankan satu hal sajam
"Nah, kalau mereka mengundurkan diri, saya yakin mereka akan jauh lebih berkontribusi di luar Pemerintahan, seperti yang sudah mereka lakukan selama ini," ucapnya.
"Karema anak muda ini anak muda yang berprestasi, mereka memiliki inovasi dan kontribusi yang nyata di masyarakat melalui start up yang mereka dirikan. Kontribusi mereka akan jauh lebih besar jika ada di luar Pemerintahan daripada mereka sekadar dipasang sebagai perhiasan atau polesan di Pemerintahan," lanjut Zaenur.
.webp)
