.webp)
Parlemen di berbagai negara di dunia ramai-ramai membahas berbagai kebijakan memerangi pandemi Corona. Adapun DPR RI malah sibuk membahas omnibus law RUU Cipta Kerja.
"Ini bikin gemes," kata ahli tata negara Bivitri Susanti dalam diskusi webinar 'Menilik Perkembangan Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja di Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat', Selasa (14/4/2020).
Menurut Bivitri, saat ini parlemen di berbagai dunia mencari solusi terkait Corona. Seperti regulasi untuk menggerakkan roda perekonomian, stimulus, dan sebagainya. Namun di Indonesia (di mana DPR RI juga jadi anggota forum parlemen dunia) masih dimaknai secara sempit hanya menyoal pembagian hand sanitizer atau masker.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seharusnya, DPR bisa menyerap aspirasi masyarakat yang sedang terjadi, yaitu terkait Corona.
"DPR tiba-tiba membahas RUU KUHP, omnibus law, dan sebagainya. Kita mendorong bersama-sama ini disetop pembahasannya," ujar pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jantera itu.
Terkait substansi RUU Cipta Kerja, Bivitri ragu RUU itu bertujuan menyederhanakan UU. Sebab, meski hanya 170 pasal, nyatanya ada 1.028 halaman. Satu pasal bisa beranak-pinak menjadi 10 pasal.
"Maunya memangkas tumpang-tindih regulasi pusat-daerah, tapi menguatkan kekuasaan presiden. Demi kemudahan berusaha, semua diberi fasilitas, tapi mengabaikan lingkungan," cetus Bivitri, yang juga panelis Debat Capres 2019.
(asp/gbr)
