.webp)
Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan semua institusi pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah harus memastikan bantuan sosial (Bansos) yang dialokasikan pemerintah bagi warga terdampak pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tepat sasaran.
Seperti diketahui, pemerintah saat ini telah mengalokasikan berbagai Bansos bagi warga terdampak PSB, termasuk Bansos untuk ibu hamil, anak usia dini hingga bantuan untuk kelompok warga disabilitas.
"Pandemi virus Corona dengan segala konsekuensinya telah menimbulkan penderitaan bagi jutaan orang. Dalam situasi seperti sekarang, negara memang harus menyediakan jaring pengaman sosial (social safety net) untuk membantu warga yang kekurangan," ujarnya dalam keterangan, Minggu (12/4/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengingatkan selama pandemi Corona, jutaan pekerja harian di sektor informal dan karyawan kontrak telah kehilangan pekerjaan. Jumlahnya akan bertambah setelah Bogor, Bekasi dan Depok juga menerapkan PSBB.
"Tak hanya kehilangan pekerjaan, pekerja harian dan karyawan kontrak itu otomatis juga kehilangan sumber pendapatan mereka. Akibatnya tak hanya dirasakan para pekerja, melainkan juga istri dan anak-anak mereka," katanya.
Bahkan, mereka yang masih bisa bekerja pun, seperti pengemudi transportasi online, mengalami penurunan pendapatan sangat tajam. Hal yang sama juga dialami para pedagang kaki lima di perkotaan. Adapun penyebabnya karena masyarakat memilih untuk berdiam di rumah.
"Karena itu, beberapa kementerian serta pemerintah daerah sebagai penanggung jawab penyaluran ragam Bansos haruslah cekatan dalam mendata warga yang layak menerima Bansos. Kerja pendataan harus secepat mungkin. Tetapi akurasi tidak boleh diabaikan. Pendataan harus akurat agar penyaluran ragam Bansos tepat sasaran," tegasnya.
Ia juga menambahkan, pilihan bantuan dan target sasaran yang ditetapkan pemerintah sudah tepat. Pemerintah mengalokasikan bantuan sembako, bantuan langsung tunai, diskon tarif listrik hingga program keselamatan yang dilaksanakan Polri.
Warga terdampak yang kehilangan pekerjaan juga disediakan bantuan melalui Kartu Pra Kerja. Pelaku UMKM juga mendapat kesempatan untuk meringankan beban karena ada stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Sedangkan dari Dana Desa, disediakan program Bansos untuk 10 juta keluarga. Selain itu, pemerintah juga menggagas percepatan program Padat Karya tunai untuk mencetak lapangan kerja. Mari bersama kita awasi agar semua Bansos tersebut tepat sasaran dan tidak diselewengkan," pungkasnya.
(akn/ega)
