.webp)
Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan pelunasan dana Haji harus dilakukan calon jemaah. Namun, jika nantinya pelaksanaan Haji 2020 tidak dilaksanakan karena pertimbangan situasi pandemi virus Corona, dana yang sudah dilunasi jemaah bisa diambil kembali.
Hal itu disampaikan Fachrul dalam rapat virtual dengan Komisi VIII DPR, Rabu (8/4/2020). Fachrul menyebut dana Haji wajib dilunasi untuk mengantisipasi jika nantinya pelaksanaan ibadah Haji 2020 benar-benar dilakukan.
"Memang kembali kalau kita mengantisipasi bahwa siapa tahu kita akan berangkat, memang Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) harus dilunasi, tidak boleh tidak," ujar Fachrul.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun demikian, Fachrul menegaskan dana Haji yang sudah dilunasi jemaah bisa diambil kembali jika nantinya tidak jadi berangkat ke Tanah Suci. Dana itu bisa dibayarkan kembali saat jemaah akan berangkat Haji di tahun-tahun selanjutnya.
"Tapi sudah kami garis bawahi, pada saat kami mengumumkan pelunasan misi, kalau tidak jadi berangkat, dana pelunasan itu akan diambil kembali, boleh. Boleh untuk diambil kembali, diminta kembali, nanti pada saatnya dibayar lagi," jelasnya.
Fachrul mengatakan dengan melunasi biaya Haji, jemaah bisa menunjukkan kartu kepastian untuk berangkat Haji.
"Tapi paling nggak dengan melunasi Bipih menunjukkan dia sudah punya kartu kepastian untuk berangkat Haji," ujar Fachrul.
Di sisi lain, Fachrul mengatakan banyak masyarakat yang bertanya-tanya soal kepastian penyelenggaraan ibadah Haji tahun 2020. Menurutnya, jika sampai pertengahan Mei ada kepastian pelaksanaan Haji, pihaknya akan siap memberangkatkan jemaah.
"Kami melihat ada tanda-tanda, misalnya seminggu yang lalu, Masjidil Haram sebelumnya ditutup untuk tawaf, tapi seminggu yang lalu juga kembali untuk tawaf. Sehingga kami melihat ini mudah-mudahan nanti sisi positif gitu, mudah-mudahan," tuturnya.
"Kalau sampai pertengahan Mei diputuskan (Haji) bisa, go, saya kira kita masih siap untuk go, gitu," pungkas Fachrul.
(azr/zak)
