.webp)
Kawasan Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) mengajukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berkaitan penanganan virus Corona. Moda transportasi pun akan disesuaikan.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jabar Hery Antasari menyebut akan ada penyesuaian terkait moda transportasi di area Bodebek. Namun, dia belum bisa menjelaskan secara rinci terkait teknis penyesuaiannya.
"Prinsipnya begini, pembatasan baik parsial ataupun total moda apapun juga bisa dimungkinkan apabila situasi kondisi persyaratan PSBB-nya sudah dipenuhi. Dan kita tugasnya seperti kepolisian kita di perhubungan sudah menyiapkan konsep-konsep itu. Saya tidak bisa sebutkan sekarang, karena PSBB-nya pun belum dipenuhi, belum dilaksanakan tetapi kita bersiap," ucap Hery saat ditemui di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Rabu (8/4/2020).
Menurut Hery, konsep pembatasan transportasi ada beragam jenis. Misalkan, sambung dia, adanya pembatasan sarana prasarana, hingga dihentikannya pengoperasian sejumlah moda transportasi.
Disinggung soal adanya pembatasan transportasi menuju ke daerah Bodebek, Hery menyebut hal itu bisa saja terjadi tergantung kondisi.
"Ya bisa jadi, karena itu salah satu yang kita skenariokan. Tapi kan itu harus dihitung dulu, harus komunikasikan dengan Kadishub Bogor setempat. Kan Bodebek sedang diajukan PSBB-nya, kita secara intens akan komunikasi dengan teman-teman di Bodebek ya. Karena kan di dalam konsep PSBB pembatasan transportasi ini ada yang dikecualikan salah satunya kan ada 8 sektor, sektor transportasi juga pilihannya sebagian atau secara total, ini akan kita lihat," tuturnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apa Saja yang Dilarang dan Tidak Selama PSBB?:
Hery menambahkan konsep transportasi di kawasan PSBB pun bisa saja tidak diterapkan secara mutlak. Menurutnya akan bisa terjadi perubahan-perubahan tergantung kondisi di lapangan.
"Ini dinamis ya, Menko Maritim menyampaikan kebijakan ini semua negara, semua kota, semua provinsi nggak punya pengalaman. Singapura juga setiap tiga minggu berubah. Makanya sesuai arahan pemerintah pusat akan dipantau, review nanti beberapa minggu ke depan, saat kebijakan perlu penyempurnaan," kata dia.
Seperti diketahui, daerah penyangga DKI Jakarta di Jabar seperti Kota/Kabupaten Bogor, Kota/Kabupaten Bekasi dan Kota Depok mengajukan PSBB.
Kesepakatan itu muncul setelah Gubernur Jabar Ridwan Kamil menggelar rapat koordinasi bersama lima kepala daerah tersebut melalui video conference di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (7/4/2020) malam.
Sebelumnya, pemerintah pusat telah menyetujui pengajuan PSBB DKI Jakarta. Pasalnya, Jakarta menjadi wilayah episentrum penyebaran COVID-19, sehingga daerah di Jabar yang menempel langsung dengan Jakarta harus melakukan hal serupa untuk memutus rantai penyebaran virus.
"Karena itu tadi siang (saat Rapat Terbatas dengan Wakil Presiden RI) disepakati bahwa Jabodetabek itu akan dihitung sebagai satu unit kesatuan zona, maka apapun yang dilakukan DKI Jakarta, Bodebek harus melakukan hal yang sama," kata pria yang akrab disapa Kang Emil itu.
