.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor siap menganggarkan Rp 300 miliar lebih yang berasal dari Biaya Tak Terduga (BTT), pemangkasan anggaran OPD dan pemangkasan anggaran DPRD untuk percepatan penanganan virus Corona atau Covid-19 di Kota Bogor.
Anggaran tersebut telah dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor pada Rapat Koordinasi DPRD Kota Bogor dengan Wakil Wali Kota Bogor dan Tim Gugus Tugas Covid-19 di Ruang Paripurna, Gedung DPRD.
"Kami sudah memberikan gambaran dan situasi terakhir Gugus Tugas Covid-19 dalam penanganan permasalahan penyebaran Corona di Kota Bogor selama hampir 20 hari ini," ujar Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dalam keterangannya, Selasa (7/4/2020)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dedie menerangkan anggaran Rp 300 miliar lebih itu akan diperuntukkan dalam tiga tahap penanganan Covid-19 di Kota Bogor. Pertama untuk logistik sebesar Rp 210 Miliar dan pencegahan Rp 21 miliar. Tahap kedua untuk program percepatan penanganan Covid-19, dengan rincian RW Siaga Corona dengan biaya Rp 5,7 miliar, paket sembako untuk kebutuhan selama tiga bulan sebesar Rp 38 Miliar serta dapur umum senilai Rp 4 miliar.
"Tahap ketiga untuk program pascabencana, yang meliputi kompensasi retribusi Rp 18 miliar dan modal usaha IKM dan mikro Rp 16 miliar. Jadi total sekitar Rp 300 miliar lebih," jelasnya.
Dedie melanjutkan tak hanya membahas anggaran, Pemkot Bogor turut menyampaikan keinginan untuk memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang turut disetujui DPRD Kota Bogor. Pihaknya pun akan segera mengajukan surat permohonan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI agar mendapatkan surat rekomendasi PSBB.
"Kami lakukan ini sebagai respons dari DKI yang sudah mendapatkan rekomendasi Kemenkes dan sudah menerapkan PSBB terhitung hari ini," ungkapnya.
Menurut Dedie penerapan PSBB sebaiknya diikuti Jabodetabek demi mengefektifkan langkah-langkah yang diambil. Pasalnya, jika PSBB dilakukan se-Jabodetabek dan serentak akan terlihat tingkat efektivitasnya daripada melakukan Karantina Wilayah Parsial namun sendiri-sendiri.
"Akan lebih baik PSBB dilakukan secara bersama-sama dan pembatasan-pembatasan nanti akan kami dibicarakan dengan masing-masing pemerintah daerah, karena Pemerintah Kota Bogor pun masih harus menghitung dampak ekonomi dari PSBB ini," pungkasnya.
(mul/ega)
