.webp)
DPR sepakat membawa omnibus law RUU Cipta Kerja untuk diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg). Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menilai DPR dianggap mencuri kesempatan melakukan pembahasan di tengah wabah Corona.
"Putusan tersebut tidak menunjukkan sensitivitas DPR pada situasi yang tengah dialami oleh segenap bangsa Indonesia untuk berjuang total menanggulangi pandemi COVID-19," kata peneliti Formappi Lucius Karus, Jumat (3/4/2020).
"Sementara masyarakat berusaha mematuhi aturan pembatasan sosial berskala besar, yang turut berdampak membatasi kemampuan responsif warga atas masalah-masalah politik, DPR terkesan mencuri kesempatan dalam kesempitan dengan membahas RUU yang sebelumnya banyak ditolak," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lucius dan gabungan koalisi masyarakat sipil mengatakan terdapat 39 RUU prioritas usulan DPR. Dia menilai, di tengah masa darurat mestinya anggota DPR menyusun naskah akademik dan naskah draf RUU-RUU usulan DPR ketimbang mempercepat pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja yang menyimpan banyak isu kontroversial.
"Tahap penyusunan naskah akademik dan draf RUU tak mesti dilakukan lewat kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Ini pun bisa dilakukan dari rumah masing-masing anggota demi memastikan DPR bisa menjadi contoh dalam menjalankan imbauan pemerintah untuk menjaga jarak fisik dengan bekerja dari rumah," ujarnya.
Tak hanya itu, Lucius menilai pemerintah juga berkeras dan mengabaikan keberatan yang disampaikan masyarakat sebelumnya terkait RUU omnibus law. Lucius tak habis pikir, di masa darurat Corona, ia menilai pemerintah justru seolah-olah bekerja sama dengan DPR, yang mestinya fokus untuk menanggulangi wabah Corona.
"Sungguh mengherankan, di tengah ketidaksiapan dan kelambatan penanganan pandemi COVID-19 beserta dampaknya, pemerintah tampak kehilangan fokus dengan kembali bersekongkol bersama DPR untuk mengecoh rakyat," tutur Lucius.
Anggota DPR Sepakat RUU Omnibus Law Ciptaker Dibawa ke Baleg:
