.webp)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan ada kebijakan tersendiri untuk wilayah Jabodetabek terkait penanganan Corona. Anies menyebut dalam hal penanganan Corona di Jabodetabek, dirinya terbentur aturan.
Dalam teleconference dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Anies mengusulkan hal tersebut. Anies menyebut batas administrasi pemerintahan berbeda dengan penyebaran kasus Corona di Jabodetabek.
"Kami mengusulkan agar ada kebijakan tersendiri untuk kawasan Jabodetabek, di mana batas-batas administrasi pemerintahan itu berbeda dengan penyebaran kasus COVID di Jabodetabek," ujar Anies, Kamis (2/4/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anies mengatakan, dalam menangani Corona, dirinya terhambat aturan PP 21. Di situ disebutkan bahwa gubernur hanya bisa mengatur satu provinsi.
Sedangkan, menurutnya, epicenter penyebaran Corona terdapat di tiga provinsi.
"Tapi ada concern-nya, Pak Wapres, di sini, karena dalam PP 21 itu, gubernur hanya bisa mengatur pergerakan dalam satu provinsi. Sementara epicenter-nya tiga provinsi. Karena Jabodetabek ini ada yang Jawa Barat, ada yang Banten," kata Anies.
Anies meminta hal tersebut disegerakan. Hal ini agar dirinya dapat mengeluarkan peraturan terkait penanganan penyebaran Corona di Jabodetabek.
"Kami butuhkan terkait dengan pemerintah pusat, yang pertama adalah menyegerakan untuk mendapatkan status, untuk kita bisa mengeluarkan peraturan," tuturnya.
Seperti diketahui, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten menjadi tiga provinsi yang sebaran virus Coronanya tertinggi di Indonesia. Tiga provinsi itu disebut menjadi epicentrum penyebaran virus Corona.
Provinsi DKI Jakarta menjadi epicenter terbesar penyebaran Corona di Indonesia. Data per Kamis (2/4), kasus Corona di DKI Jakarta ada 897 kasus, kemudian Jawa Barat 223 kasus, sementara Banten 164 kasus.
