.webp)
Pada 31 Maret 2020 kemarin Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan tambahan pembiayaan APBN sebesar Rp 401,5 triliun. Langkah ini oke saja; banyak sekali variasi kebijakan yang dilakukan, dan terima kasih untuk itu. Tetapi kami menyarankan agar lebih fokus, khusus dikonsentrasikan untuk menghentikan penyebaran wabah corona, tidak perlu terlalu banyak hal yang akan dilakukan. Dalam situasi begini harus fokus pada akar masalah, yaitu wabah virus corona itu. Jadi segala daya diarahkan untuk menghentikan penyebaran virus corona. Kalau virus corona itu bisa dihentikan, maka berbagai persoalan ekonomi akan berhenti dengan sendirinya.
Ada dana tambahan pembiayaan APBN Rp 405,1 triliun, tetapi terbagi-bagi untuk berbagai pengeluaran untuk Rp 75 triliun untuk kesehatan, Rp 110 triliun untuk social safety net, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR, serta Rp 150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional. Programnya antara lain penambahan PKH, kartu sembako, peningkatan kartu pra kerja, pembebasan biaya listrik, insentif perumahan, dan insentif pajak. Uangnya kan terbatas, apa tidak sebaiknya difokuskan untuk menghentikan penyebaran virus corona lebih dulu?
Pengeluaran untuk yang lain-lain, seperti perpajakan, KUR, stimulus ekonomi, dan lain-lain bisa belakangan waktu pemulihan ekonomi. Sebab ekonomi dan persoalan sosial lain tidak akan tertolong selama virus corona tidak dapat dihentikan. Para ahli statistik kesehatan memperkirakan angka terinfeksi corona akan mencapai 70.000 orang bahkan mungkin lebih yang puncaknya pada Mei, tapi setelah itu pun cukup lama terdampak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kalau itu terjadi apakah jumlah rumah sakit, fasilitas kesehatan, jumlah tenaga medis nanti cukup merespons? Banyak yang meragukan. Kapasitas rumah sakit yang umum dengan ratio ranjang di rumah sakit per 1000 orang, kalau Korea Selatan 12, Polandia 7, tapi Indonesia hanya 1,21. Harusnya fokus dan prioritas tinggi pada sarana dan fasilitas pencegahan corona.
Dengan tingkat kematian yang saat ini mencapai 8,9% sangat mengkhawatirkan, karena rata-rata tingkat kematian global hanya 4,8 persen.
Apakah pengeluaran lain-lain tidak perlu?
Bukan tidak perlu; ibarat sebuah kampung yang dilanda kebakaran, bukan kita bekerja membereskan puing-puing akibat kebakaran, tetapi upaya utamanya adalah memadamkan api. Kalau apinya semakin membesar, maka habislah kampung dilahap api, pekerjaan membereskan puing kehilangan manfaat.
Ayo, kita padamkan api itu! Setelah itu mari kita perbaiki puing-puing rumah yang terbakar. Kita bukan negara seperti China yang memiliki sumber daya melimpah; kita sangat terbatas. Amerika yang tiga hari lalu mengeluarkan stimulus USD 2,2 triliun atau setara Rp 35.200 triliun, dampaknya juga hanya beberapa hari saja menahan kejatuhan bursa, setelah itu kembali jatuh.
Jadi sekali lagi energi kita sebaiknya dikonsentrasikan untuk menghentikan penyebaran corona. Lihat saja Wuhan, ketika kasus baru infeksi corona sudah tidak diketemukan, ekonominya langsung menggeliat secara otomatis, katanya konsumsi revenge.
Bagaimana dengan kebijakan moneter?
Sudah banyak yang dilakukan pemerintah; beberapa kali suku bunga diturunkan, Giro Wajib Minimum diturunkan. Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR, stimulus kredit di bawah Rp 10 miliar, restrukturisasi kredit tanpa melihat plafon kredit. Ini sudah cukup baik dilakukan pemerintah.
Inti masalahnya bukan pada semata-mata faktor permintaan (demand side); bukan karena orang tidak punya uang, tidak beli tiket pesawat; bukan karena tidak ada uang, orang tidak pergi ke mall; bukan karena terlalu miskin, sehingga wisatawan anjlok; tetapi semata-mata karena orang tidak berani keluar rumah karena taruhannya adalah nyawa terserang virus korona.
Beda dengan krisis ekonomi 2008; pada waktu itu memang terjadi kekeringan likuiditas akibat skandal mortgage di Amerika, sehingga sektor keuangan kita sakit. Maka obatnya adalah ekspansi moneter maupun fiskal. Sekarang ini faktor penawaran (supply side) menjadi faktor yang sangat krusial. Produksi berhenti karena karyawan tidak bekerja akibat ancaman corona. Bayangkan moneter yang terlalu longgar; uang beredar banyak, tetapi barang tidak ada karena produksi terhenti. Yang terjadi adalah hiper -inflasi, yang diuntungkan adalah para penimbun.
Karena itu sisi produksi harus dijaga, jangan sampai semua buruh dirumahkan, nanti barang yang dibutuhkan masyarakat tidak tersedia, itu juga berbahaya. Bayangkan kalau dalam kondisi begini kebutuhan bahan pokok tidak tersedia? Karena itu proses produksi pabrik-pabrik harus dijaga.
Sekarang ada banyak kebutuhan berkaitan dengan penanganan wabah corona, produksi APD contohnya, ini mesti didorong di daerah yang belum parah kondisi wabah dengan peningkatan produksi dari usaha setempat. Proses produksi bidang diusahakan jalan dengan tingkat keselamatan yang tinggi. Di Jakarta yang zona merah semua orang dianjurkan bahkan setengah paksa untuk tinggal di rumah, tetapi dibantu kebutuhannya.
Prospek wabah virus corona sangat mempengaruhi bursa saham. Kenapa di Amerika begitu besar stimulan USD 2,2 triliun hanya sebentar pengaruh pada harga saham, karena situasi wabah corona yang sangat parah di sana. Prospek perkembangan wabah corona menjadi faktor penting yang mempengaruhi IHSG dan kurs rupiah.
Pada saat sekarang penanganan masalah wabah corona yang menentukan pasar, apakah meledak sampai angka 70,000 pasien, atau mengikuti kurva seperti Korea Selatan, yang sebelum meloncat/meledak, justru turun jumlah pasiennya. Bagaimana kenaikan jumlah pasien ditekan, atau justru diturunkan? Memperkuat fasilitas medis seperti APD, pengadaan rumah sakit baru, dengan gedung-gedung yang tidak terpakai untuk bisa diubah jadi rumah sakit.
Kita harapkan sektor swasta dan masyarakat membantu untuk langkah-langkah ini. pemerintah sendirian tidak kuat.
Tentang pekerja yang mendapat penghasilan harian
Ini adalah mata rantai penting untuk memutus rantai penyebaran corona. Selama mobilitas mereka masih tinggi, akan sulit menghentikan corona. Mereka harus disubsidi agar tetap tinggal di rumah tetapi dipenuhi kebutuhannya. Pengadaan sembako, subsidi kos, kamar sewaan, biaya listrik, kepada pekerja sektor informal yang terdampak virus korona.
Kemudian juga kita minta agar biaya pulsa dan keperluan internet bisa diturunkan. Saat ini semua anak sekolah tinggal di rumah; mereka belajar menggunakan online. Mesti ada kemudahan untuk ini agar mereka yang di zona merah tidak keluyuran. Mendorong pembayaran THR atau tunjangan pengangguran bagi pekerja yang kehilangan kerja/pengurangan jam kerja di pabrik, dengan persyaratan tidak mudik. Jangan sampai malah pulang kampung karena tidak bisa hidup di Jakarta.
Kalau sampai pulang kampung akan menyebarkan corona lebih parah sampai ke desa-desa. Episentrum corona ini Jakarta dan beberapa kota di Jawa. Episentrum inilah yang harus dijaga, mestinya tidak terlalu besar biayanya. Misalnya dibanding dengan subsidi untuk kartu pra kerja, KUR, PKH, dan lain-lain yang diperuntukkan bagi seluruh wilayah di Indonesia --padahal ditambah kartu para kerja, KUR, atau PKH kurang berdampak bagi upaya penghentian penyebaran corona. Program ini dijalankan nanti pada masa pemulihan ekonomi.
Satu lagi yang sangat-sangat penting, jangan sampai kota-kota lain di luar Jakarta, seperti Medan, Aceh, dan di pulau-pulau lain tidak terjaga dan malah mengikuti pola Jakarta. Akan sangat sangat berat masalahnya jika mengikuti pola Jakarta. Karena itu kalau ada kepala daerah yang bersikeras menutup daerahnya, dan memberlakukan lockdown, mestinya jangan dilarang. Kesalahan utama kita adalah menganggap sepele wabah corona, dengan keyakinan bahwa Indonesia imun dari corona.
Kalau kita waspada dari awal, seperti Singapura dan Jepang, masalah dan biayanya tidak akan seberat sekarang ini.
Sutrisno Iwantono pengamat ekonomi dan peneliti senior lulusan Okayama University Japan dan Kosuke Mizuno Guru Besar Emeritus Ekonomi Kyoto University Japan dan Universitas Indonesia
(mmu/mmu)
