.webp)
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X kembali menyinggung pemerintah pusat. Kali ini terkait kebijakan soal mudik yang terjadi lebih cepat gegara pandemi virus Corona atau COVID-19. Sebelumnya, Sultan juga meminta Presiden Joko Widodo membuka data zona merah virus Corona.
"Mudik itu nanti dilarang atau tidak, itu saja," kata Sultan HB X, Selasa (31/3/2020).
Berdasarkan komunikasi yang dilakukan dengan pemerintah pusat, Sultan menilai saat ini sudah hampir mencapai kata sepakat. Dalam pembahasannya, jika pemerintah melarang masyarakat Jakarta mudik, konsekuensinya masyarakat Jakarta di luar daerah juga tidak bisa masuk.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kelihatannya, tadi kami sepakat bagaimana DKI Jakarta kalau pemudik tidak boleh pulang, jadi di-close. Tapi orang luar juga tidak boleh masuk DKI Jakarta dan sekitarnya," paparnya.
Jika kebijakan itu jadi diterapkan, Sultan melihat akan ada dampak bagi masyarakat. Terutama untuk masyarakat kelas pekerja. Selain itu, beban Ibu Kota semakin berat karena menanggung jutaan penduduk.
"DKI Jakarta akan menanggung (dampak) sebanyak 3,7 juta orang kalau kebijakan itu benar dilakukan, ini bagaimana masalah ini," jelasnya.
Sultan juga meminta kejelasan terkait kompensasi yang diterima masyarakat di perantauan jika kebijakan larangan mudik diterapkan. Pasalnya, jika kompensasi tidak sesuai untuk biaya hidup perantau yang mayoritas pekerja informal, menurut Sultan, lebih baik mudik daripada bertahan di perantauan karena sektor ekonomi lumpuh.
"Tapi itu terserah pemerintah pusat akan jadi beban pemerintah pusat atau beban DKI, atau beban bersama pemerintah pusat bagaimana bakal menanggung jatah hidup 3,7 orang ini bisa dengan bantuan atau seperti apa," ujar Sultan.
Sultan HB X masih akan melakukan pembahasan lanjut soal pembatasan sosial berskala besar itu. "Ini sebagai kira-kira salah satu solusi untuk mengendalikan pemudik itu," bebernya.
Sebelumnya, Sultan juga sempat mengungkap permintaannya kepada Presiden Jokowi untuk membuka data zona merah Corona. Terbukanya informasi tersebut dapat menjadi satu acuan bagi pimpinan daerah untuk mengambil kebijakan.
Namun Sultan HB X mengatakan sejauh ini pemerintah pusat masih tertutup perihal data tersebut. Padahal, menurut Sultan, hal itu penting guna menyusun kebijakan. Pihaknya sejauh ini hanya mengetahui zona merah itu hanya Jakarta dan sekitarnya tanpa mengetahui informasi yang lebih detail.
Jokowi: 14.000 Warga Jabodetabek Mudik Naik Bus dalam 8 Hari:
"Tapi kan pemerintah tidak mau menjawab (zona merah) itu mana saja. Sedangkan bagi kami itu (penting) untuk menyusun kebijakan," ucapnya.
Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu mengungkapkan ada fakta bahwa kasus positif COVID-19 di DIY semuanya adalah imported case atau kasus impor. Hal itu membuat pihaknya mendorong pemerintah pusat agar membuka data daerah zona merah ini.
Dia khawatir, jika tidak ada transparansi data, justru pemerintah daerah salah dalam melakukan langkah antisipasi. Akibatnya, penyebaran Corona menjadi semakin banyak.
"Seperti yang saya sampaikan, dengan ditentukan itu (zona merah), jangan sampai terjadi nanti (zona) merah sudah bisa jadi hijau tapi ternyata (warga di zona) hijau masuk kawasan merah atau sebaliknya," jelasnya.
Kondisi itu, menurut Sultan, justru tidak memotong rantai penularan virus. Malah sebaliknya, membuat virus berpindah tempat dengan cepat.
