Jakarta -
Virus corona terbaru yang belum ditemukan vaksinnya tengah merajalela. Hampir seluruh dunia terjangkiti dan tak terkecuali Indonesia.
Indonesia bisa dibilang sedikit tertinggal dalam hal adanya kasus konfirmasi positif penularan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Di saat muncul awal di Wuhan, Hubei, China pada akhir tahun lalu lantas menyebar ke sejumlah negara pada bulan-bulan berikutnya, Indonesia masih tergolong aman.
Konfirmasi kasus positif pertama di Indonesia diumumkan pada awal bulan Maret 2020. Hingga belum tuntas sebulan dilaporkan kasus positif menembus angka 1.500 lebih.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah pusat mengklaim tidak berpangku tangan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutar otak mengatur kebijakan. Bahkan sampai mempelajari pengalaman dari negara-negara lain yang sudah lebih dulu dihinggapi penularan virus itu.
Gegara Corona, Jokowi Prediksi Defisit APBN Mencapai 5,07%:
Pernah dalam keterangannya pada media, Selasa (24/3), Jokowi menunjukkan lembaran kertas sembari mengatakan sudah melihat kebijakan-kebijakan yang diambil setiap negara dalam menghadapi pandemi corona. Jokowi mengaku memantau perkembangan situasi setiap hari.
"Ada yang bertanya kepada saya, kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan? Perlu saya sampaikan, bahwa setiap negara memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki budaya yang berbeda-beda, memiliki kedisiplinan yang berbeda-beda," kata Jokowi saat itu.
 Presiden Jokowi (Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Setpres) |
Jokowi lebih menekankan pembatasan sosial daripada pilihan untuk 'mengunci' negara atau lockdown. Opsi lockdown itu memang kerap didorong berbagai pihak dengan berkaca pada China yang dianggap sukses dengan cara lockdown untuk menangani virus itu.
Lantas mengapa Jokowi tidak mencontoh cara China?
Selang sepekan tepatnya pada Selasa, 31 Maret 2020, Jokowi memutuskan opsi penanganan penularan virus corona adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Dasar hukum keputusan itu ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Aturan turunannya pun disebut Jokowi sudah langsung ditekennya agar seluruh komponen pemerintah bisa langsung bekerja. Jokowi ingin semua jajarannya di pemerintah pusat hingga pemerintah daerah berada pada satu rel yang sama untuk memerangi virus ini.
"Kita harus belajar dari pengalaman dari negara lain tetapi kita tidak bisa menirunya begitu saja," kata Jokowi.
"Sebab semua negara memiliki ciri khas masing-masing, mempunyai ciri khas masing-masing, baik itu luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis, karakter dan budaya, perekonomian masyarakatnya, kemampuan fiskalnya, dan lain-lain. Oleh karena itu kita tidak boleh gegabah dalam merumuskan strategi. Semuanya harus dihitung. Semuanya harus dikalkulasi dengan cermat. Dan inti kebijakan kita sangat jelas dan tegas," imbuh Jokowi.
Dalam strategi Jokowi itu unsur utamanya tetap pada kesehatan. Di sisi lain bantuan sosial bagi masyarakat mulai digencarkan.
"Yang pertama, kesehatan masyarakat adalah yang utama. Oleh sebab itu kendalikan penyebaran COVID-19 dan obati pasien yang terpapar," kata Jokowi.
"Yang kedua, kita siapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli. Ketiga, menjaga dunia usaha utamanya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah agar tetap beroperasi dan mampu menjaga penyerapan tenaga kerjanya," imbuh Jokowi.
Beragam subsidi dikucurkan Jokowi. Bahkan tarif listrik juga mendapatkan potongan, serta keringanan pembayaran kredit tak luput dari sentuhan Jokowi.
"Dan pada kesempatan ini saya akan fokus pada penyiapan bantuan untuk masyarakat lapisan bawah," ujar Jokowi.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
