.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta regulasi yang mengatur perlintasan warga negara asing (WNA) di Indonesia diperkuat dan dievaluasi secara rutin. Hal ini untuk mencegah penyebaran COVID-19.
"Perlintasan WNA saya minta kebijakan yang mengatur perlintasan WNA di Indonesia ini dievaluasi secara reguler secara berkala untuk mengantisipasi pergerakan COVID-19 dari berbagai negara yang ada di dunia," tutur Jokowi saat membuka Rapat Terbatas mengenai Penanganan Arus Masuk WNI dan Pembatasan Perlintasan WNA yang disiarkan lewat akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (31/3/2020).
Jokowi mengatakan episentrum penyebaran COVID-19 sudah bergeser ke Amerika Serikat dan Eropa. Maka, dikatakan Jokowi, pemerintah harus mengatur lalu lintas perlintasan WNA yang masuk ke Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pergeseran episentrum COVID-19 ke Amerika Serikat dan Eropa, maka kita juga harus memperkuat kebijakan yang mengatur perlintasan lalu lintas warga negara asing ke wilayah Indonesia. Dan terkait kembalinya WNI dari luar negeri, prinsip utama yang kita pegang adalah bagaimana kita melindungi kesehatan para WNI yang kembali dan melindungi kesehatan masyarakat yang berada di Tanah Air," ujar Jokowi.
Jokowi menganggap hal ini penting karena, dalam sejumlah kasus, penyebaran virus Corona disebabkan oleh imported case (kasus impor). Beberapa negara kini sedang menghadapi tantangan baru, yaitu meningkatnya imported case COVID-19 di wilayahnya.
"RRT, Korsel, dan Singapura saat ini banyak menghadapi imported cases. Kasus yang dibawa dari luar negeri," ujar Jokowi.
Oleh karena itu, pemerintah akan mengkaji secara rutin aturan perlintasan WNA dan memantau kedatangan orang dari luar negeri, termasuk buruh migran dan ABK WNI yang datang dari luar negeri.
"Oleh sebab itu, prioritas kita saat ini bukan hanya mengendalikan arus mobilitas orang antarwilayah dalam negeri arus mudik yang kemarin sudah kita bicarakan tetapi juga harus bisa mengendalikan mobilitas antarnegara yang berisiko membawa imported case," ujarnya.
(zlf/fjp)
