.webp)
Beragam peristiwa terjadi di Jawa Barat, hari ini, Senin (30/3/2020). Dari mulai Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Garut kabur hingga 300 orang terindikasi positif Corona di Jabar.
1 PDP di Garut Melarikan Diri
Seorang pasien dalam pengawasan (PDP) Corona di Kabupaten Garut kabur dari rumah sakit saat hendak diisolasi dokter. Kabar tersebut jadi perbincangan karena viral. Bagaimana cerita sebenarnya?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Juru Bicara Penanganan Covid-19 Pemkab Garut Ricky Rizki Darajat membenarkan hal tersebut. Ricky mengatakan, kejadian bermula saat lelaki ini pulang dari Bogor ke Garut.
"Perlu saya sampaikan, bahwa pada tanggal 18 (Maret 2020) ada warga Garut yang pulang dari Bogor, dalam keadaan tidak sehat. Pada hari itu juga, langsung ditangani oleh tim dokter dari Puskesmas," ucap Ricky kepada wartawan di Covid Center, Senin (30/3/2020).
Ricky menjelaskan, pria tersebut ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan (ODP). Dia saat itu mengeluh sakit demam, sakit tenggorokan, dan sesak nafas.
Seminggu berlalu, sambung Ricky, sakit yang diderita pria tersebut tak kunjung membaik. Dia kemudian kembali berobat ke Puskesmas dan menjalani perawatan.
"Tanggal 26 (Maret 2020), dia dirawat di Puskesmas dulu. Satu hari kemudian, dibawa ke RS untuk dilakukan pemeriksaan epidemiologi," katanya.
Berdasarkan analisa dokter di RSUD dr. Slamet saat itu, pria tersebut menunjukan tanda-tanda seperti terinfeksi virus Covid-19 atau Corona. Dokter kemudian menaikan statusnya menjadi pasien dalam pengawasan (PDP).
Hal tak terduga terjadi saat tim dokter di RSUD dr. Slamet Garut hendak mengisolasi PDP tersebut. Pria itu kabur dari rumah sakit tanpa seizin dokter. "Betul," kata Ricky saat ditanya PDP tersebut kabur.
Dokter dan keluarga saat itu kalang kabut mencari keberadaan pria ini. Namun tidak membuahkan hasil. Pria tersebut kemudian ditemukan oleh keluarga berada di rumahnya kembali.
Ricky memastikan, saat ini pasien sudah dibawa ke RS Garut dan diisolasi di ruang khusus isolasi Corona. "Setelah dibujuk akhirnya kemudian masuk lagi ke rumah sakit dan diisolasi," tutup Ricky.
Tolak Rapid Test, ODP Pangandaran Acungkan Pisau
Pemkab Pangandaran mulai melakukan rapid diagnostic test (RDT) tahap kedua terhadap kalangan kategori A yang di dalamnya termasuk petugas medis, orang dalam pemantauan (ODP) dan kalangan berisiko lainnya berkaitan virus Corona (Covid-19).
Namun demikian di balik pelaksanaan RDT terhadap ODP tersebut, sejumlah tenaga medis yang bertugas di lapangan justru mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari masyarakat. Bahkan salah seorang tenaga medis diancam oleh ODP dengan sebilah pisau.
Tak pelak hal ini membuat Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata murka. Dia mengutarakan kekesalan atas apa yang dilakukan masyarakat terhadap anak buahnya.
"Ayo kita lawan, yang bandel atau malah mengancam kita pidanakan saja," kata Jeje.
Ia mengaku miris ketika mendapat laporan petugas medis di lapangan dimarahi oleh ODP hanya karena setiap hari memantau dan mengingatkan agar tidak keluyuran. "Saya dapat rekaman videonya langsung, petugas medis kita dimarahi ODP. Lalu ada yang hendak melakukan rapid test, tapi si ODP-nya malah mengacungkan pisau," tutur Jeje.
Meski tak menjelaskan dimana kejadian itu, Jeje mengatakan sudah berkoordinasi dengan polisi untuk mengambil tindakan tegas. "Kami akan tegas, yang begitu-begitu, yang bandel-bandel, kami pidanakan saja," ujar Jeje.
Dia berharap masyarakat atau ODP bisa bersikap kooperatif dan menuruti anjuran pemerintah. "Hargailah petugas medis, mereka itu lelah bekerja penuh risiko. Masyarakat harus mendukung, harus disiplin harus nurut. Percayalah ini demi kebaikan kita semua," ucap Jeje menegaskan.
Untuk menyiasati kejadian itu tak terulang, pada Senin (30/3/2020) ini Pemkab Pangandaran membentuk 30 tim yang diberi tugas mendistribusikan dan melaksanakan rapid test kepada ODP dan petugas medis. 30 tim itu disebar ke 10 wilayah kecamatan.
"Hari ini kami dapat kiriman 500 alat rapid test, langsung kami gunakan, supaya segera diketahui hasilnya. Sehingga hasil test itu menjadi bahan pertimbangan langkah kami selanjutnya," kata Jeje.
Ia mewajibkan semua Kepala Dinas atau pejabat eselon II Pemkab Pangandaran untuk ikut menjadi bagian dari 30 tim rapid test tersebut. Para Kepala Dinas diwajibkan terjun ke lapangan untuk memastikan pelaksanaan itu berjalan lancar.
"Semua kepala dinas turun, kawal pelaksanaan rapid test agar cepat selesai," ucap Jeje.
Paramedis di Jabar Dapat Penolakan Sosial
Sejumlah perawat di rumah sakit rujukan Corona di Jawa Barat mengalami kondisi penolakan sosial dari masyarakat di tempat tinggalnya. Penolakan tersebut salah satunya tidak diperkenankan pulang ke kosan selama masih merawat pasien Corona.
Kondisi tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Berli Hamdani. Berli menjelaskan ada 52 perawat Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) yang saat ini tinggal sementara di UPTD Pelatihan Kesehatan (Upelkes) Dinkes Jabar.
"Sejak Jumat (27/3) lalu, benar mereka mengalami kondisi sosial penolakan ini," kata Berli.
Perawat yang tinggal di Upelkes bekerja di unit Gedung Kemuning RSHS sebagai pusat penanganan COVID-19, mulai dari Isolasi Kemuning I, Instalasi Gawat Darurat (IGD) Kemuning Ring I, High Care Unit (HCU) Kemuning, serta Ruang Isolasi Infeksi Khusus Kemuning (RIIKK)
Selain perawat RSHS, Berli mengatakan, belasan perawat Rotinsulu juga mengalami hal serupa. "Ada juga di Rotinsulu, mereka ke hotel kontributor yang saya tidak bisa kasih info," ujarnya.
Disisi lain, Pemerintah Provinsi melalui Dinkes Jabar menyiapkan Pusat Isolasi Mandiri COVID-19 dengan memanfaatkan fasilitas milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) untuk penanganan Covid-19 bagi pasien dan tenaga medis.
Kepala BPSDM Provinsi Jabar Muhamad Solihin mengatakan, pihaknya siap menjadikan fasilitas miliknya untuk menampung tenaga kesehatan yang mengalami permasalahan sosial saat kembali ke lingkungan tempat tinggal.
"Kami siap untuk menampung para penderita (Covid-19) maupun para perawat, tenaga medis, dan paramedis. Saya dapat informasi dari Dinas Kesehatan, ada beberapa orang tenaga medis dan paramedis yang mengalami permasalahan sosial di lingkungan tempat tinggalnya," ucap Solihin.
"Lebih baik kita tampung di sini, sehingga yang bersangkutan juga merasa nyaman," tegasnya.
Ridwan Kamil Potong Gaji PNS Demi Corona
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan gaji Gubernur, Wakil Gubernur dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Jawa Barat akan dipotong untuk penanggulangan virus corona. Gaji tersebut akan dipotong selama 4 bulan ke depan.
Hal itu diumumkan pria yang akrab disapa Kang Emil melalui akun Instagramnya @ridwankamil seperti dikutip detikcom, Senin (30/3/2020).
"Untuk mengurangi beban masyarakat dan percepatan penanggulangan penyebaran virus covid-19, maka gaji Gubernur, Wakil Gubernur dan para ASN (Aparatur Sipil Negara) atau PNS di Pemprov Jawa Barat akan dipotong selama 4 bulan ke depan dengan adil dan proposional," kata Kang Emil.
Ia juga meminta masyarakat yang memiliki harta berlebih untuk menyumbangkan hartanya untuk melawan corona.
"Kepada mereka dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki keluangan harta (sedekah, zakat, infak, dll) mari bersama-sama menyumbang kepada perjuangan melawan virus ini dan menolong masyarakat yang tidak mampu melalui kesetiakawanan sosial," katanya.
Emil juga tengah menyiapkan kampanye 'two in one' untuk melawan corona. Melalui program ini, maka satu keluarga akan mengurusi dua keluarga.
"Kita sedang menyiapkan kampanye soal 'two in one'. 1 keluarga mampu mengurusi 2 keluarga tidak mampu selama pandemi covid-19. Insya Allah bisa," ujarnya.
Polres Sumedang Bentuk Tim Khusus Penghina Nabi
Polisi masih mendalami kasus penyebaran 'surat' hinaan terhadap Nabi Muhammad dan TNI-Polri. Polres Subang sudah membentuk tim khusus untuk mengungkap pelaku.
"Tim khusus sudah kita bentuk untuk bekerja," ucap Kapolres Subang AKBP Teddy Fanani kepada detikcom.
Teddy menyatakan hingga saat ini proses penyelidikan masih dilakukan. Polisi masih mencari tahu pelaku hingga motif melakukan penyebaran tersebut.
"Masih pendalaman," kata Teddy.
Kertas selebaran berisi kalimat-kalimat kasar kepada Nabi Muhammad hingga TNI-Polri membuat geger warga Subang. Foto selebaran tersebut diunggah pemilik akun Facebook Beat Hawk's A ke salah satu grup Seputar Subang pada Selasa (17/3).
300 Orang di Jabar Terindikasi Positif Corona
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, ada 300 orang yang terindikasi positif Covid-19 lewat hasil dari rapid diagnostic test (RDT) yang dilakukan secara masif di 27 kota dan kabupaten di Jabar.
Pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan, 300 orang itu akan kembali dilakukan pemeriksaan yang kedua dengan metode polymerase chain reaction (PCR) atau dengan mengambil sampel dari cairan dari hidung dan tenggorokan.
"Hasil tes dari 22 ribu alat tes, ada 300 yang positif, 300 yang positif itu akan dites kedua lewat metode PCR. Kita akan buktikan agar ini tidak false positive (positif palsu), positif tapi bukan. Makanya ini belum kita jadikan laporan ke pemerintah pusat," kata Emil di Gedung Pakuan, Kota Bandung.
Di samping itu, ada fenomena yang di luar dugaan. Pasalnya, temuan warga yang positif itu sebagian besar berasal dari wilayah Kota Sukabumi. Hal ini berbeda dengan prediksi sebelumnya, yang memperkirakan temuan warga positif itu di wilayah Depok atau Bekasi.
"Kami temukan ada klaster Sukabumi," ujar Emil. Ia tak menyebutkan secara rinci berapa warga yang terindikasi Covid-19 di wilayah tersebut.
"Makanya kami juga sudah menginstruksikan kepada pemerintah kabupaten untuk mengambil tindakan-tindakan, sambil menunggu hasil tes yang kedua. kami harapkan 100 ribu warga Jabar bisa melakukan tes itu," ujarnya melanjutkan.
Sampai saat ini, kata Emil, ada 149 warga Jabar yang positif, 5000-an ODP dan 600 PDP yang tersebar di 27 daerah di Jabar.
