.webp)
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan Rp 1,4 triliun untuk anggaran Pandemic Respon virus Corona (COVID-19). Gubernur Ganjar Pranowo menarget DPRD bisa menyetujuinya pekan ini.
"Setelah kita kalkulasi rinci, (anggaran Pandemic Respon) kita butuh Rp 1,4 triliun minimal dan itu harus ada. Tidak boleh turun dari situ," kata Ganjar, Minggu (29/3/2020).
Ia menjelaskan, beberapa skenario penanganan telah disiapkan. Dana tersebut diperuntukkan sebagai jaring pengaman sosial dan jaring pengaman ekonomi. Jaring pengaman itu sifatnya ada yang berupa langsung dikonsumsi seperti bantuan sembako untuk masyarakat miskin, ada juga yang sifatnya pemberdayaan dengan diajak bekerja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita sedang menyiapkan seluruh skenario yang ada di Jawa Tengah terus kita minta untuk membicarakan secara detail dan kita sudah punya rancangannya," jelasnya.
Pemprov Jateng akan menjamin biaya kesehatan 1,8 juta orang yang belum masuk data masyarakat miskin. Mereka adalah warga yang belum mendapat bantuan program keluarga harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan kelompok risiko rentan. Dana akan diberikan selama 3 bulan untuk memenuhi kebutuhan selama pandemi Corona.
"Kelompok yang perlu kita perhatikan, perempuan kepala keluarga, kelompok rentan, termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan, yang terlanjur di Jawa Tengah yang kemarin bekerja di luar kota," kata Ganjar.
Ganjar juga menjelaskan anggaran tersebut bisa bertambah jika diback up anggaran dari APBD kabupaten/kota. Menurut Ganjar, potensi penggeseran anggaran di kabupaten/kota untuk Pandemic Respon ini sangat besar, salah satunya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Cukup besar anggaran yang dimiliki mereka (kabupaten dan kota). Kita akan memberikan petunjuk, 'di tempatmu ada dana sekian, DAK sekian dan boleh digeser ke sana'. Segera lakukan," ujarnya.
Selain itu, Ganjar mengatakan ada potensi sumber dana lain yang masih bisa digerakkan berada di kekuatan kelompok masyarakat, perusahaan sampai para filantropis. Kemudian ada juga dana desa.
"Target, minggu depan. Maka kita akan laporkan ke DPRD dulu. Lebih cepat itu menjadi penting, percepatan menjadi penting agar kita bisa kembali bekerja seperti sedia kala," tegasnya.
