Cegah Corona, Jaksa Agung Minta Jajarannya Persingkat Acara Pemeriksaan

Jaksa Agung, ST Burhanuddin melakukan raker perdana dengan Komisi III DPR RI. Burhanuddin memaparkan 8 fokus dirinya sebagai Jaksa Agung. — Foto: Lamhot Aritonang/detikcom

Jakarta -

Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta jajarannya tetap bertugas secara optimal di tengah pandemi Corona. Burhanuddin menginstruksikan jajarannya berfokus menuntaskan persidangan yang sudah berjalan.

Instruksi Burhanuddin itu diterbitkan dalam Surat Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam upaya mencegah penyebaran virus Corona. Burhanuddin meminta jajarannya tetap sigap menangani perkara.

"Menuntaskan persidangan yang tengah berjalan, utamanya perkara dengan terdakwa berstatus penahanan rutan dan tidak mungkin lagi dilakukan perpanjangan penahanan," bunyi surat instruksi Burhan seperti dilihat, Jumat (27/3/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Burhanuddin juga meminta jajarannya mengoptimalkan teknologi di tengah wabah Corona ini. Dia mengimbau agar persidangan digelar melalui video conference atau live streaming.

Tak hanya itu, dia juga meminta jajarannya menerapkan pemeriksaan singkat saat memeriksa perkara. Dia mengimbau agar seluruh penyidik tidak berkerumun saat melakukan pemeriksaan.

"Menerapkan acara pemeriksaan singkat (APS) terhadap perkara (tapi tidak terbatas pada) tindak pidana berkerumun dengan sengaja, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang melakukan tugas jabatan yang sah, serta dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang undang oleh pejabat yang ditugaskan mengawasi sesuatu," katanya.

Dia juga mengimbau menunda persidangan terdakwa yang masa penahannya masih memungkinkan untuk diperpanjang. Seluruh jaksa juga diminta aktif berkoordinasi dengan kepala rutan, kepala lapas, dan kepolisian.

"Menunda persidangan perkara pidana yang masa penahanannya masih memungkinkan untuk diperpanjang. Begitupun pelaksanaan tahap II untuk perkara yang tidak dilakukan penahanan atau perkara yang memiliki batas jangka waktu penahanan dengan memperhatikan masa tanggap darurat COVID-19 di wilayah masing-masing sebagai pertimbangan," pungkasnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya