.webp)
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta tes massal virus corona Covid-19 diprioritaskan kepada rakyat yang membutuhkan maupun tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan wabah virus ini. Ia menolak jika tes massal itu dikhususkan bagi anggota DPR/MPR dan keluarganya.
"Batalkan rencana rapid test Covid-19 bagi anggota DPR/MPR dan keluarganya, dan ubah jadi untuk rakyat yang membutuhkan, terutama tenaga medis," ujar HNW dalam keterangan tertulis, Selasa (24/3/2020).
HNW justru mendorong DPR fokus dukung dan kawal rencana realokasi anggaran yang telah diteken oleh Presiden Jokowi dalam Inpres No.4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"DPR bersama Pemerintah menyediakan payung hukum bagi BPJS untuk menanggung pembiayaan pasien yang terpapar Covid-19 sebagaimana dimintakan oleh Dirut BPJS," terangnya.
Lebih lanjut, dia mengingatkan pandemi Covid-19 ini telah menjadi teror, dan mungkin berlangsung lama, oleh karena itu DPR harus untuk mendorong Pemerintah mengajukan APBN Perubahan 2020 dalam rangka penanganan Covid-19.
Sebab, hal ini sesuai dengan UU No. 20 tahun 2019 tentang APBN 2020 di mana revisi APBN bisa diajukan jika terjadi perubahan asumsi makro dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran.
Hidayat yang juga Anggota DPR-RI Komisi VIII ini mencontohkan, Kementerian Sosial harus meningkatkan belanja bansos untuk masyarakat miskin yang mata pencahariannya terdampak Covid-19.
"DPR perlu dorong Pemerintah ajukan APBN-P secepatnya, agar anggaran negara Rp 2500-an triliun tahun ini fokus untuk keselamatan rakyat dari Covid-19 dan masalah-masalah terkait," tegasnya.
(mul/ega)
