.webp)
Beredar pesan berantai di media sosial dan aplikasi perpesanan yang menyatakan Presiden Jokowi memberlakukan karantina massal di sepuluh wilayah. Seperti apa faktanya?
Istana meluruskan kabar tersebut. Ditegaskan, Jokowi sama sekali tidak memberlakukan karantina parsial tersebut.
"Narasi tersebut tidak bersumber dari pernyataan Presiden Joko Widodo maupun sumber lainnya," demikian pernyataan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, dalam keterangannya Rabu (18/3/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Istana Sambut Baik Fatwa MUI soal Corona |
Pada narasi tersebut, sepuluh wilayah yang disebut dilakukan karantina massal adalah DKI Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Bandung dan sekitarnya, Surabaya dan sekitarnya, Banten, Tangerang, Semarang, dan Bali.
Narasi tersebut juga disertai 16 poin pernyataan yang mengatasnamakan Jokowi terkait pembatasan aktivitas warga.
Jokowi dalam keterangan persnya pada Senin (16/3) di Istana Kepresidenan Bogor telah menyampaikan sejumlah arahan yang justru tidak sesuai dengan narasi yang beredar tersebut.
Jokowi mengatakan kebijakan karantina wilayah (lockdown) baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat yang hingga saat ini belum terpikirkan.
"Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown," kata Jokowi.
Pemerintah sejauh ini mengupayakan langkah pembatasan sosial (social distancing), yaitu mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko besar pada penyebaran COVID-19.
"Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah perlu terus untuk kita gencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat, baik itu urusan kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan layanan-layanan publik lainnya," ujar Jokowi.
Blak-blakan Ma'ruf Amin: Antara Lockdown & Social Distance:
