.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta mengevaluasi kebijakan pemotongan rute TransJakarta yang mengakibatkan antrean panjang di sejumlah halte pagi tadi. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi menyebut panjangnya antrean itu diakibatkan karena kebijakan TransJakarta menerapkan social distancing.
"Saya harap baik Pemprov DKI Jakarta maupun Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan evaluasi terhadap kondisi antrean penumpang TransJakarta dan mencegah kumpulan massa di halte. Untuk penentuan keputusan daerah seputar angkutan umum juga saya minta berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Perhubungan," ujar Budi dalam keterangannya, Senin (16/3/2020).
Budi mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah yang ditempuh pemerintah daerah untuk mengatasi COVID-19 di wilayahnya. Namun, kata dia dengan hanya mengoperasikan 13 koridor bus membuat antrean penumpang menjadi panjang dan jarak waktu kedatangan bus menjadi lama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Namun, tadi pagi terjadi antrean cukup panjang di halte TransJakarta, oleh karena itu saya mengimbau kepada Pemprov DKI Jakarta bahwa dengan adanya kerumunan masyarakat di halte kita menghindari bahwa dengan kerumunan tersebut juga kontraproduktif dengan apa yang sedang kita lakukan. Jadi artinya kerumunan itu terjadi karena frekuensi kendaraan dikurangi dan kemudian headway-nya menjadi lebih panjang," kata Budi.
Dia berharap antrean maupun kerumunan di halte-halte TransJakarta justru dapat dicegah. Menurutnya, dengan penambahan jumlah bus dan rute perjalanan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
"Berarti harus ada penambahan frekuensi bus TransJakarta. Dengan penambahan frekuensi, artinya kita akan memperpendek headway dan dengan pembatasan operasi mulai dari pukul 06.00 WIB sampai 18.00 WIB kita harapkan juga untuk masyarakat dapat menyesuaikan untuk pulang ke rumah masing-masing," katanya.
Budi juga berharap pada Pemprov DKI Jakarta tetap melayani masyarakat meskipun terjadi penumpukan di halte. Adapun, kata dia, untuk mengatasi kemacetan lantaran ganjil genap ditiadakan, dirinya berharap Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya dapat mengantisipasinya.
"Manakala pengguna kendaraan pribadi cukup meningkat, maka Pemprov DKI Jakarta termasuk Polda Metro Jaya sudah melakukan koordinasi untuk mengantisipasi kemacetan," ucapnya.
Budi menyebut pencegahan COVID-19 di sektor transportasi darat pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran beberapa hari lalu bagi operator kendaraan bus, kapal penyeberangan, termasuk operator dermaga dan terminal. Dia menekankan bahwa pada kondisi saat ini, angkutan umum tidak harus beroperasi dalam kondisi penuh.
"Kami imbau untuk memperketat pemeriksaan kesehatan menyediakan handsanitizer. Selain itu meminta penumpang kendaraan umum untuk menggunakan masker dan menjaga kapasitas kendaraan agar tidak penuh atau dalam kondisi maksimal," katanya.
"Alat tap on gate, tempat duduk, pintu, jendela hingga pegangan untuk penumpang harus dibersihkan dengan disinfektan baik sebelum dan sesudah beroperasi," tambahnya.
(fas/azr)
