Bali Disarankan Lockdown, Ini Kata Gubernur Koster

Gubernur Bali I Wayan Koster (Angga Riza/detikcom)

Denpasar -

Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana menyarankan Indonesia perlu melakukan lockdown yang bisa dimulai dari Bali, Batam, dan Jakarta. Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan pencegahan terus dilakukan.

"Kalau ini kan sudah jelas ini harus menghindari tempat yang ramai, destinasi wisata kan termasuk yang ramai juga, jadi itu termasuk bagian daripada pencegahan," kata Koster dalam konferensi pers di rumah dinas Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Senin (16/3/2020).

Koster menegaskan tidak menutup Bali. Soal lockdown, lanjutnya, merupakan wewenang pemerintah pusat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau yang masuk Bali kan kebijakan masing-masing negara, kita tidak menutup. Karena Bali ini wisata dunia dan urusan perhubungan transportasi udara kewenangan pemerintah pusat," ujarnya.

"Sejauh ini tidak ada masalah pemeriksaan di bandara berjalan dengan baik," imbuhnya.

Sebelumnya, Putu Supadma mengatakan pemerintah perlu memperhatikan dan menindaklanjuti secara serius rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait penanganan penyebaran virus Corona (COVID-19).

Rekomendasi yang disampaikan melalui surat Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada Presiden Jokowi, salah satunya, soal peningkatan penetapan status menjadi darurat nasional. "WHO sejak awal sudah mengkhawatirkan Indonesia dengan memberikan peringatan dan disurati. Karena itu, saya mengimbau, mendorong, dan mendukung pemerintah untuk wajib melakukan lockdown secara nasional segera mungkin, yang mana lockdown dapat dimulai di tiga pintu gerbang utama Indonesia, yaitu Bali, Batam, dan Jakarta, untuk meminimalisir perkembangan dan penyebaran virus Corona. Pemerintah harus semaksimal mungkin dalam menangani kasus pandemi Corona ini," ucap dia dalam keterangannya, Minggu (15/3).

Sementara itu, Istana mengatakan perlu ada ketelitian untuk menentukan kebijakan lockdown di beberapa daerah di Indonesia.

"Saya kira itu kebijakan yang perlu dipikirkan matang-matang, tapi bukan berarti nggak mungkin," ujar Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian saat dihubungi, Minggu (15/3).

Donny meminta masyarakat tidak berpolemik dan menyerahkan semuanya kepada pemerintah, dalam hal ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, yang dipimpin Doni Monardo. Donny juga mengatakan Doni Monardo-lah yang memiliki wewenang menetapkan suatu daerah di-lockdown atau tidak.

"Artinya biarkan Pak Doni Monardo sebagai Gugus Tugas mengevaluasi, dan mengambil keputusan dalam waktu dekat ini, apakah itu diperlukan atau tidak, tentu saja koordinasi sama kepala daerah yang emang tahu betul kondisi daerah masing-masing," ucapnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya