.webp)
BPJS Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menggandeng Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Dinas Kesehatan SBT untuk mengatasi permasalahan jaringan komunikasi data (jarkomdat) yang ada di 11 Puskesmas di daerah tersebut. Hal ini untuk meningkatkan dan mengevaluasi layanan kesehatan dengan optimalisasi fungsi layanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Kabid Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur Punira Kilwalaga mengungkapkan terdapat kendala di mana belum semua Puskesmas di wilayah SBT dapat mengakses jaringan komunikasi data (jarkomdat).
"Dari 19 Puskesmas, hanya delapan yang dapat mengakses jarkomdat, sisanya lima Puskesmas mengalami gangguan jarkomdat dan enam Puskesmas lainnya belum terpapar jarkomdat," ungkap Punira dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/3/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Setelah Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik |
Kepala BPJS Kesehatan SBT Jemmy Turukay menambahkan, minimnya Puskesmas yang dapat mengakses jarkomdat dapat menghambat operasional Puskesmas. Sehingga kualitas layanan pun ikut terpengaruh.
"Mulai dari tidak diketahuinya status aktif atau nonaktif peserta JKN-KIS yang berobat di Puskesmas, laporan Kunjungan Rujukan yang masih manual, sampai Klaim Non-Kapitasi yang terlambat karena jarak dari Puskesmas untuk mendapatkan Jarkomdat yang jauh," kata Jemmy.
Adapun Kepala Dinas Kominfo SBT M. S. Kilwarany mengapresiasi upaya BPJS Kesehatan dalam melibatkan Diskominfo SBT dalam kegiatan tersebut. Sementara menanggapi terkait kendala jarkomdat, Kilwarany menyatakan pihaknya siap membantu dalam mengatasinya. ia mengatakan tahun ini pemasangan perangkat jarkomdat akan diprioritaskan pada Puskesmas yang belum tersentuh jarkomdat.
"Kami siap membantu, tahun 2020 ini pemasangan jarkomdat akan diprioritaskan pada Puskesmas yang belum tersentuh sama sekali. Sekarang kan sudah Era Revolusi Industri 4.0, jarkomdat sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat," ujarnya.
"Tahun ini juga merupakan time limit untuk sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi," tandasnya.
Ia juga meminta apabila ada Puskesmas yang mengalami gangguan jarkomdatnya.
"Saya harap dari dinas kesehatan ataupun Puskesmas dapat melaporkan atau memberitahukan jika ada kendala pada jarkomdatnya. Kami juga siap menambah bandwith jika diperlukan," pungkas dia.
Tonton juga MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Mahfud: Tak Boleh Melawan :
