.webp)
Putra Amien Rais, Mumtaz Rais yakin banget PAN bakal memberikan dukungan ke putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dalam Pilkada Solo. Padahal Ketua DPD PAN Solo Achmad Sapari menyebut pihaknya belum memberikan dukungan ke salah seorang bakal calon Wali Kota Solo. Kenapa?
"Mumtaz ini bukan orang baru, sudah jadi anggota dewan dua periode sebelumnya, meski di struktur tidak semenonjol Hanafi (Rais). Jadi ada satu sisi di internal PAN jangan-jangan dia menggiring opini publik soal dukungan PAN," kata dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Arya Budi saat berbincang dengan detikcom, Kamis (12/3/2020).
Arya menyebut bisa saja pernyataan itu memang sengaja dilontarkan Mumtaz untuk tes ombak melihat respons publik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan-jangan itu bagian strategi PAN tes ombak, jika dukungan disampaikan ke Gibran, jadi statement media selalu punya alasan bagi politisi, yang saya baca itu cara dari PAN atau Mumtaz untuk dapat dukungan dan respons publik," jelasnya.
Sebelumnya, Mumtaz yang juga menantu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut PAN sudah memberikan dukungan ke Gibran. Hal itu dia sampaikan saat ditanya soal pencalonannya maju di Pilkada Sleman. Mumtaz berharap PDIP juga bisa mendukungnya melalui PDIP Sleman.
Namun klaim Mumtaz ini dibantah oleh Ketua DPD PAN Solo Achmad Sapari. Sapari menyebut bisa saja itu percakapan antara Mumtaz dengan mertuanya yang juga Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). Namun, dia tak menampik soal arahan Zulkifi untuk mendukung calon dari PDIP.
"Memang Bang Zul sudah ngomong sama saya, kita dukung dari PDIP. Tapi PDIP kan bisa Pak Pur bisa Gibran. Kita tetap tunggu dulu hasil rekomendasi PDIP," kata Sapari saat dihubungi detikcom, Kamis (12/3).
Terpisah, Mumtaz Rais kembali menegaskan dukungan ke Gibran hanya tinggal menunggu waktu. Dia menyebut DPP PAN sudah pasti mendukung Gibran Rakabuming Raka dalam Pilkada Solo 2020. Oleh karenanya, DPW maupun DPD harus tegak lurus dengan DPP.
"DPP sudah fix (ke Gibran) dan maka dari itu DPW dan DPD harus tegak lurus, karena yang punya hak prerogatif yang mengeluarkan surat rekomendasi surat keputusan DPP, di semua partai seperti itu," ujar Mumtaz siang ini.
