.webp)
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO resmi menyatakan virus Corona sebagai pandemi. Penetapan ini dengan merujuk lebih dari 118 ribu kasus infeksi COVID-19 di lebih dari 110 negara dan wilayah di seluruh dunia.
WHO juga memprediksi jumlah kasus, jumlah kematian, dan jumlah negara yang terjangkit diprediksi naik lebih tinggi dalam beberapa hari ke depan. Memang setelah WHO menaikkan status wabah COVID-19 sebagai pandemi, jumlah orang yang terjangkit masih terus bertambah
Coronavirus COVID-19 Global Cases yang dilansir Johns Hopkins University menyebut sampai tanggal 12 Maret 2020 sudah lebih dari 126 ribu kasus terkonfirmasi dari 116 negara atau wilayah. Dari jumlah yang terjangkit itu 4.600-an di antaranya meninggal dunia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami telah setiap hari meminta negara-negara untuk mengambil tindakan yang mendesak dan agresif. Kami telah membunyikan bel alarm dengan keras dan jelas," ujar Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO, dalam taklimat medianya pada 11 Maret 2020.
"Ini bukan hanya krisis kesehatan masyarakat, ini adalah krisis yang akan menyentuh setiap sektor. Jadi setiap sektor dan setiap individu harus dilibatkan dalam pertarungan melawan pandemi ini."
Ahli epidemiologi atau ilmu yang mempelajari tentang pola penyebaran penyakit dari Universitas Indonesia, Pandu Riono berpendapat dengan semakin meluasnya pandemi COVID-19, maka penanganannya harus lintas sektoral, tak bisa lagi mengandalkan Kementerian Kesehatan belaka.
"Apalagi Kemenkes dan jajarannya terlihat belum siap dan cepat merespon pandemi ini," ujar Pandu. Kelambatan respons tersebut membuat penyebaran virus corona tak terkendali. Karena itu menurut Pandu diperlukan percepatan intervensi politik dalam penanggulangan penyakit COVID-19 ini.
"Presiden Jokowi perlu ambil alih komando penanggulangan," ujar doktor epidemiologi lulusan University of California, Los Angeles, Amerika Serikat tersebut.
Dengan tongkat komando berada dalam tangan presiden akan memudahkan kerjasama lintas sektor. "Pemerintah saja tidak cukup. Pemerintah harus merangkul semua untuk membantu dari swasta sampai perguruan tinggi. Mulai dari cara-cara sederhana misalnya mengedukasi masyarakat, atau sektor swasta mengedukasi karyawan."
Pandu juga menilai kebijakan intervensi kesehatan masyarakat patut pula dipertimbangkan untuk mencegah perluasan pandemi. Intervensi dapat dilakukan dengan pembatalan kegiatan pengumpulan massa. "Baik religious event maupun social event dan sebagainya," ujarnya.
"Termasuk jika ternyata kantor-kantor harus ditutup sementara dan karyawan diminta bekerja dari rumah. Ini makanya mengapa sektor swasta harus turut serta dilibatkan."
Selain itu, Pandu menganalisis bahwa kemungkinan besar jumlah orang yang terinfeksi virus corona di Indonesia lebih besar dari angka-angka yang diumumkan pemerintah. Menurut Pandu, besar wabah yang sesungguhnya tak diketahui.
"Angka yang sesungguhnya kita tidak tahu. Dalam epidemiologi, angka ini ilusi puncak gunung es," ujar mantan anggota Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza pada 2016 lalu ini.
Pandu menyebut banyak kasus COVID-19 yang bisa saja tidak terdeteksi. Salah satu alasannya keterlambatan memakai reagen (pereaksi kimia) yang benar di laboratorium untuk mendeteksi virus dalam spesimen. "Virus corona ini tanpa tes lab tidak mungkin dikenali. Tapi testing kita sangat terbatas jadi akan banyak missing case," katanya.
Menurut Pandu, dengan kondisi seperti ini pemerintah sebaiknya terbuka dan jujur dalam penanganan COVID-19. Kekhawatiran bahwa transparansi akan membuat masyarakat menjadi takut harus dikesampingkan.
"Masyarakat itu sudah cukup pintar. Mereka justru bertanya-tanya kalau ada yang ganjil. Jadi lebih baik terbuka saja," kata Pandu.
Keterbukaan justru akan membuat publik percaya bahwa pemerintah bisa menangani wabah ini sekaligus jadi edukasi bagi masyarakat bagaimana virus menyebar. Kepercayaan itu juga akan mendorong kepatuhan publik jika pemerintah mengeluarkan tindakan yang tegas saat kondisi memburuk.
Salah satu yang tampak ganjil menurut Pandu yakni terkonsentrasinya orang yang positif terjangkit virus di wilayah Jakarta dan sekitarnya. "Tiap hari kan yang dilaporkan cuma Jakarta. Ada apa dengan lab-lab lainnya," katanya. Padahal pintu masuk ke Indonesia bukan hanya di Jakarta.
Karena itu menurut Pandu hari-hari depan pemerintah harus memperbanyak jumlah laboratorium yang bisa dipakai untuk mendeteksi virus corona. "Penyakit ini sudah meluas jadi harus ada mobilisasi agar layanan tes juga diperluas. Kita harus membantu yang terinfeksi supaya tidak menularkan pada yang lain," katanya.
Direktur Jenderal WHO dalam pernyataan terbarunya menyatakan meski institusinya sudah berulang kali memberi peringatan, namun sejumlah negara tidak menunjukkan level komitmen politik yang sepadan untuk mengontrol ancaman virus ini.
Sementara Ketua Satuan Tugas Wabah Corona, Zubairi Djoerban berpendapat pemerintah harus menyiapkan skenario jika ternyata penyebaran corona di Indonesia semakin massif. "Misalnya berapa banyak kasus yang terkonfirmasi lalu sebuah wilayah di-lockdown. Kita harus menyiapkan diri untuk itu," ujar Zubairi.
Belakangan, dua kepala negara di Eropa, mengeluarkan putusan politik menutup negaranya untuk memperlambat penyebaran virus. Italia negara pertama pada 9 Maret lalu, kemudian disusul Denmark.
Sementara Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluarkan larangan terhadap semua perjalanan dari Eropa ke AS sebagai langkah melindungi warganya dari ancaman virus corona. Trump juga menyebut Uni Eropa gagal mengambil langkah pencegahan.
