.webp)
Parlemen Australia merekomendasikan rancangan undang-undang yang nantinya akan mewajibkan verifikasi batas umur 18 tahun untuk bisa mengakses konten porno.
Rekomendasi ini dibuat oleh Komite Kebijakan Sosial setelah menyelidiki upaya-upaya melindungi generasi muda dari paparan konten porno dan game online.
"Sudah terbukti bahwa paparan pornografi online sangat berbahaya bagi kesehatan, pendidikan, hubungan, dan kesejahteraan generasi muda," ujar Andrew Wallace, ketua komite tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, penyelidikan komite mendapat perhatian karena Departemen Dalam Negeri mengusulkan penggunaan perangkat pengenalan wajah untuk memverifikasi usia pengakses konten porno.
Perangkat verifikasi wajah itu akan memeriksa foto wajah seseorang untuk dicocokkan dengan identitas resmi, seperti SIM.
Sejumlah alternatif verifikasi umur telah dipertimbangkan oleh komite, termasuk pemeriksaan kartu ID yang diterbitkan pemerintah, informasi konsumen kartu kredit serta data biometrik.
Komite belum menentukan metode apa yang nantinya akan diterapkan, namun mereka berupaya agar penyimpanan informasi pribadi diupayakan untuk diminimalisir.
Parlemen memberi waktu 12 bulan kepada Komisi eSafety Australia untuk membuat road map untuk penerapan batas usia ini.
Selain itu, parlemen juga menugaskan Badan Transformasi Digital untuk membuat standar agar verifikasi usia secara online melibatkan pihak ketiga.
Tidak berhasil di Inggris
Upaya serupa telah dicoba oleh sejumlah negara untuk memfilter usia penonton konten porno, meski tidak berhasil.
Tahun lalu, Inggris membatalkan RUU batas umur karena pertimbangan masalah privasi serta adanya kelemahan aturan seperti ini, karena anak di bawah umur tetap bisa menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN).
Komite parlemen Australia sendiri mengakui tidak semua website yang memuat konten porno akan bisa dicakup oleh aturan ini.
"Verifikasi umur memang bukan senjata pamungkas, tapi dapat menjadi penghalang untuk mencegah generasi muda dari paparan konten online yang berbahaya," ujar Andrew Wallace.
Menurut Tim Singleton Norton dari Digital Rights Watch, verifikasi umur justru mengalihkan perhatian dari perdebatan tentang keamanan anak-anak secara online.
Ia menyebut langkah Parlemen Australia ini diambil sebagai upaya melakukan perbaikan untuk suatu persoalan sosial.
"Kasus Inggris menunjukkan betapa tidak bergunanya upaya verifikasi umur. Hal itu sangat mudah diakali," jelas Norton.
"Jika kita benar-benar ingin melindungi anak-anak dari konten berbahaya termasuk film porno, kita sudah tahu jawabnya," katanya.
Yaitu, komunikasi terbuka, pendidikan seks di sekolah serta berbagai program untuk mengatasi stigma sosial.
Komisioner eSafety Julie Inman Grant secara terpisah menyatakan memahami keprihatinan komite parlemen namun blokir terbaik untuk mengakses konten berbahaya adalah orangtua itu sendiri.
"Komisi eSafety akan berupaya membatasi paparan konten pornografi terhadap anak-anak dan remaja. Tapi kita semua memiliki tanggung jawab dalam hal ini," katanya.
Tim Watts dari Partai Buruh yang beroposisi menyatakan mendukung setiap upaya melindungi anak-anak dan remaja dari efek pornografi online.
Simak beritanya dalam Bahasa Inggris di sini.
(ita/ita)
